Home / Berita

Kamis, 19 November 2026 - 20:34 WIB

Lewerissa dan Seluruh Kepala Daerah Teken Komitmen Antikorupsi, Pokir DPRD hingga Dana Hibah Jadi Sorotan KPK

AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Pemerintah Provinsi Maluku bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota mempertegas komitmen pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).

Rapat koordinasi ini tidak sekadar menjadi forum pertemuan antarpemerintah daerah, tetapi juga momentum memperkuat pengawasan terhadap sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi kerawanan penyimpangan, terutama pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan dan afiliasi.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara.

Komitmen tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Usai kegiatan, Lewerissa kepada wartawan menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian koordinasi KPK bersama Kemendagri yang berfokus pada perbaikan sistem pemerintahan dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan yang menjadi perhatian dalam evaluasi harus dijadikan bahan pembenahan serius oleh seluruh penyelenggara pemerintahan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya menjadi slogan administratif.

Baca Juga  Ini Yang Disampaikan Kapolres SBB Pada KKR Yang Dipimpin Langsung Pendeta Yandri Manobe

“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Lewerissa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus siap menjalani evaluasi berkelanjutan. Sebab, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup diukur dari kehadiran pejabat dalam rapat koordinasi maupun penandatanganan dokumen komitmen, tetapi dari perubahan nyata dalam sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pemerintahan.

Lewerissa juga menyoroti pentingnya pengelolaan pokir DPRD dan dana hibah yang harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap proses penganggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak boleh ada kepentingan pribadi, kelompok, maupun hubungan tertentu yang memengaruhi keputusan pemerintah sehingga bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur bahkan memberikan peringatan tegas kepada seluruh aparatur pemerintahan agar tidak mengabaikan sistem peringatan dini atau early warning system yang telah disampaikan melalui evaluasi KPK.

Ia menegaskan, apabila setelah adanya peringatan masih ditemukan pelanggaran serupa, maka aparat penegak hukum dipersilakan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tandasnya.

Lewerissa juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, upaya membangun Maluku tidak bisa hanya mengandalkan gubernur, melainkan membutuhkan kesamaan komitmen seluruh kepala daerah, pimpinan OPD, dan aparatur birokrasi.

Baca Juga  DPRD Ambon Dorong Sirkuit Permanen, Target Jadi Ikon Otomotif dan Penggerak Ekonomi Baru

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP atas pendampingan serta evaluasi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, S.E., M.I.B.A., serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan, S.Si., M.P.

Hadir pula pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sekretaris daerah kedua provinsi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah kabupaten/kota, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada deklarasi dan penandatanganan dokumen. Pengawasan terhadap pokir DPRD, pengadaan barang dan jasa, dana hibah, serta potensi konflik kepentingan harus diperkuat melalui sistem yang transparan dan dapat diuji pertanggungjawabannya.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan bukti bahwa komitmen antikorupsi benar-benar diterjemahkan dalam tindakan. Sebab, setiap rupiah APBD merupakan uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan. (NM)

Share :

Baca Juga

Berita

Benhur Watubun Ingatkan Pemprov Maluku: Jangan Bangun Ambon Saja, APBD 2027 Wajib Sentuh Pulau Terluar!

Berita

Maya Baby Lewerissa Bawa Kabar Baik dari Jakarta, PAUD Maluku Dapat Dukungan Renovasi dan Insentif Guru

Berita

Sherly Tjoanda Apresiasi Pendampingan KPK, APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Berita

Lewerissa Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran, Pemda se-Maluku Diminta Serius Benahi Tata Kelola Keuangan

Berita

KIP Kuliah 2026 Tanpa Kuota, Sandro Mihradi Tegaskan Akreditasi Prodi Jadi Syarat Penting

Berita

Unpatti Tekankan Integritas Penerima KIP Kuliah 2026, Malle: Beasiswa Bukan Sekadar Bantuan, Tetapi Amanah

Berita

Vanath Minta Proses Pembentukan Perda Dipangkas, Maluku Butuh Regulasi yang Berpihak pada Karakter Kepulauan

Berita

Gubernur Hendrik Lewerissa Serahkan Kunci Rumah Layak Huni, Program Mangurebe Bikin Bae Rumah Hadirkan Harapan Baru bagi Masyarakat