AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi kepala daerah maupun jajaran pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh pimpinan daerah di Maluku diminta serius membenahi tata kelola pemerintahan serta memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa saat memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pimpinan daerah kabupaten/kota se-Maluku di Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Menurut Lewerissa, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan KPK bersama Kementerian Dalam Negeri yang selama beberapa hari terakhir berlangsung di Maluku. Agenda utama kegiatan ini adalah mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah area penting yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, termasuk persoalan pengelolaan anggaran, mekanisme penganggaran DPRD, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada KPK karena kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga ruang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat secara terbuka berbagai kelemahan dalam sistem pengelolaan pemerintahan.
“Sebagai pemerintah, kami berterima kasih karena kegiatan seperti ini sekaligus memberikan evaluasi dan menyadarkan kita bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan, setiap penggunaan anggaran daerah harus berjalan sesuai mekanisme, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada kebijakan atau keputusan yang diambil di luar prosedur yang telah ditetapkan.
Bahkan, ia menyatakan komitmen kuat untuk terus mengawal pembenahan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku. Lewerissa secara terbuka meminta agar evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah kembali dilakukan pada tahun mendatang untuk mengukur sejauh mana perbaikan telah dilaksanakan.
“Tadi saya sudah sampaikan, tahun depan datang, kita review lagi. Kita mau berkomitmen memastikan bahwa tahun depan ada peningkatan,” tegasnya.
Namun, komitmen tersebut, menurut Lewerissa, tidak mungkin berjalan hanya dengan mengandalkan gubernur. Dibutuhkan keseriusan seluruh kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran birokrasi untuk bergerak dalam satu arah dan seirama dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.
Ia juga meminta dukungan insan pers agar turut mengawal jalannya pemerintahan melalui pemberitaan yang kritis, objektif, dan konstruktif.
Lebih jauh, Lewerissa mengingatkan bahwa kehadiran KPK melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi tersebut harus dipahami sebagai peringatan dini atau early warning system bagi seluruh pemerintah daerah.
Artinya, setiap kepala daerah dan pejabat pemerintahan sudah memperoleh gambaran mengenai area-area yang rawan penyimpangan. Karena itu, apabila pelanggaran serupa masih kembali terjadi setelah adanya peringatan dan evaluasi, tidak ada alasan untuk berlindung di balik ketidaktahuan.
“Kalau ke depan masih ada yang melakukan pelanggaran, silakan saja. Kita tidak ada toleransi dan tidak ada pengecualian, siapa pun orangnya. Kita sudah diberikan early warning system yang serius,” tandas Lewerissa.
Pernyataan tersebut menjadi pesan tegas bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku bahwa pembenahan tata kelola keuangan bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif maupun mengejar penilaian kinerja, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam mengelola uang rakyat.
Dengan demikian, hasil koordinasi bersama KPK dan Kemendagri diharapkan tidak berhenti pada komitmen di ruang pertemuan. Seluruh pemerintah daerah dituntut membuktikan keseriusannya melalui tindakan nyata, memperkuat pengawasan internal, menutup celah penyimpangan anggaran, serta memastikan setiap rupiah uang daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat.



































