AMBON, GLOBALMALUKU.ID| Pemerintah Provinsi Maluku mencatatkan kemajuan dalam upaya pembenahan birokrasi dan pencegahan korupsi. Setelah selama beberapa tahun berada dalam Zona Merah atau Zona Rentan, Pemprov Maluku kini berhasil menembus Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian tersebut menjadi catatan positif bagi pemerintahan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath dalam mendorong perubahan tata kelola pemerintahan menuju sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Keberhasilan keluar dari Zona Merah sekaligus memberikan sinyal bahwa berbagai langkah pembenahan administrasi pemerintahan, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik mulai menunjukkan perkembangan positif.
Meski demikian, keberhasilan meraih Zona Hijau bukan berarti Pemerintah Provinsi Maluku telah sepenuhnya terbebas dari potensi praktik korupsi. Capaian tersebut justru menjadi tantangan bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan sistem pencegahan korupsi benar-benar berjalan efektif, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian.
Penilaian MCSP KPK sendiri mencakup delapan area intervensi strategis yang menjadi ukuran penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Delapan area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seluruh indikator itu menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah membangun sistem yang mampu mempersempit celah penyimpangan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Pemprov Maluku memasuki Zona Hijau menunjukkan bahwa langkah pembenahan birokrasi dan penguatan pencegahan korupsi telah bergerak ke arah yang tepat.
Namun, Lewerissa mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat aparatur pemerintahan berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Lewerissa.
Pernyataan Gubernur tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas pemerintahan tidak semata-mata diukur melalui keberhasilan memperoleh predikat atau penghargaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan dan pembangunan.
Lewerissa turut memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang telah bekerja keras memenuhi berbagai indikator penilaian MCSP KPK.
Ia berharap keberhasilan tersebut mampu mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Penguatan peran APIP juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus diperhatikan, mengingat pengawasan internal merupakan garda terdepan dalam mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Begitu pula dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi PAD, pemerintah dituntut memastikan setiap proses berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Capaian Zona Hijau ini sekaligus menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Maluku terhadap terwujudnya pemerintahan yang semakin bersih dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Akan tetapi, predikat tersebut juga membawa tanggung jawab besar. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa perbaikan tata kelola tidak hanya terlihat dalam laporan evaluasi, tetapi juga tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah, kualitas pembangunan, dan kemudahan akses pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinan Lewerissa–Vanath, pembenahan birokrasi diharapkan terus menjadi agenda prioritas yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan menembus Zona Hijau MCSP KPK Tahun 2025 tidak berhenti sebagai prestasi administratif, melainkan menjadi pijakan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.



































