Home / Berita

Senin, 16 November 2026 - 22:06 WIB

RISIKO BENCANA MALUKU MENINGKAT, LEWERISSA GANDENG AUSTRALIA PERKUAT KERJA SAMA KEMANUSIAAN

AMBON, GLOBALMALUKU.ID – Ancaman bencana yang semakin kompleks di wilayah Maluku mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperluas kolaborasi internasional. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mulai memperkuat langkah diplomasi dengan menggandeng Pemerintah Australia untuk meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, manajemen risiko, hingga penanganan kemanusiaan di daerah kepulauan tersebut.

Langkah ini ditandai dengan pertemuan Gubernur Hendrik Lewerissa bersama Tim Kedutaan Besar Australia dan Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda diplomatik, tetapi menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama yang lebih konkret dalam menghadapi ancaman bencana yang selama ini menjadi persoalan serius bagi Maluku.

Dalam pertemuan itu, Lewerissa secara terbuka mengungkapkan bahwa Maluku masih termasuk provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Bahkan, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku yang sebelumnya berada pada angka 161,50 pada 2024, kini meningkat menjadi 203,94 atau bertambah 42,44 poin.

Peningkatan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah bahwa upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan perhatian lebih serius, terutama dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta kemampuan daerah dalam menghadapi situasi darurat.

Menurut Lewerissa, tingginya risiko bencana dipengaruhi tiga aspek utama, yakni ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan wilayah, serta kapasitas daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan.

Dari ketiga aspek tersebut, ia menilai peningkatan kapasitas daerah menjadi ruang intervensi yang paling memungkinkan untuk diperkuat melalui dukungan kerja sama internasional.

“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkapnya.

Baca Juga  Hari Lahir Pancasila 2026, Wali Kota Ambon: Pancasila Jangkar Moral Bangsa Hadapi Tantangan Global

Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan memang menghadirkan tantangan kebencanaan yang tidak sederhana. Wilayah ini memiliki sejarah panjang kejadian gempa bumi dan tsunami. Bahkan, berdasarkan data historis periode 1600–2000, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia berpusat di wilayah Maluku.

Selain ancaman gempa bumi dan tsunami, keberadaan sejumlah gunung api aktif serta meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini.

Persoalan semakin kompleks karena karakteristik geografis kepulauan membuat distribusi bantuan, koordinasi antardaerah, serta mobilisasi sumber daya ketika terjadi bencana membutuhkan perencanaan dan dukungan yang kuat.

Lewerissa juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan kebencanaan, mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan di BPBD kabupaten/kota, hingga keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga menghadapi ancaman kekeringan yang kemudian diikuti kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, sementara aktivitas manusia berpotensi memperburuk dampaknya.

Karena itu, Gubernur berharap pertemuan dengan delegasi Australia dapat membuka jalan bagi dukungan yang lebih nyata dan berkelanjutan, bukan hanya dalam bentuk pertukaran informasi, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sistem peringatan dini, dan penanganan kemanusiaan.

Menurutnya, hubungan geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru merupakan modal strategis untuk memperkuat hubungan kedua negara.

Baca Juga  Dinas Kominfo Kerjasama Layanan Internet Dengan Lintasarta

“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegas Lewerissa.

Ia juga menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan tersebut perlu diperkuat melalui penerapan Anticipatory Action atau aksi antisipatif dan Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim.

Kedua pendekatan ini dinilai penting agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi mampu membaca potensi ancaman, menyiapkan langkah pencegahan, dan melindungi masyarakat sebelum dampak bencana semakin luas.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih terarah antara Pemerintah Australia dan Indonesia, dengan melibatkan Provinsi Maluku sebagai salah satu wilayah strategis.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager–Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen; Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri; Asisten I Sekretariat Daerah Maluku; Kepala Bappeda Provinsi Maluku; Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku; serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.

Bagi Maluku, kerja sama ini menjadi penting karena ancaman bencana tidak mengenal batas administrasi maupun geografis. Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan wilayah kepulauan, penguatan kemitraan internasional diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta membangun ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

Share :

Baca Juga

Berita

Vanath Desak Kebijakan UHC Nasional Berpihak pada Maluku: Jangan Samakan Daerah Kepulauan dengan Jawa!

Berita

APBD AMBON 2027 DIUSULKAN RP1,14 TRILIUN, BODEWIN TEKANKAN ANGGARAN HARUS BERDAMPAK BAGI RAKYAT

Berita

PERKUAT GERAKAN PKK MALUKU, MAYA BABY LEWERISSA KONSULTASI PROGRAM STRATEGIS DENGAN TP PKK PUSAT

Berita

STUNTING JADI PRIORITAS 2027, BODEWIN SIAPKAN INSENTIF BAGI DESA DAN NEGERI BERPRESTASI

Berita

BODEWIN DORONG INSENTIF BAGI KADER PENANGANAN STUNTING, APBD AMBON 2027 DIMINTA BERIKAN PENGHARGAAN

Berita

WISUDA LANSIA BKL DUSUN SERI 2026, BODEWIN WATTIMENA: PEMERINTAH HARUS HADIR SEPANJANG HAYAT

Berita

Soroti Buruknya Pelayanan RSUD Masohi, Sopaheluwakan Desak Bupati Malteng Segera Bertindak

Berita

DPRD Maluku Tolak Paparan Sepihak PT BTR, Dugaan Pencemaran Laut Wetar Menunggu Hasil Uji KLH