Home / Berita

Senin, 16 November 2026 - 21:36 WIB

Soroti Buruknya Pelayanan RSUD Masohi, Sopaheluwakan Desak Bupati Malteng Segera Bertindak

MASOHI, GLOBALMALUKU.ID – Kondisi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik keras datang dari pegiat media sosial, Nazrul Sopaheluwakan, melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Senin (16/11/2026).

Dalam unggahannya, Sopaheluwakan secara terbuka mempertanyakan kepedulian Bupati Maluku Tengah terhadap kondisi RSUD Masohi yang hingga kini disebut masih menuai berbagai keluhan masyarakat.

Ia mendesak pemerintah daerah agar tidak membiarkan persoalan pelayanan kesehatan terus berlarut-larut, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk membenahi rumah sakit yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan utama masyarakat Maluku Tengah tersebut.

“Pak Bupati Maluku Tengah yang terhormat, ente ada hati ka seng?” tulis Sopaheluwakan dalam unggahannya.

Menurutnya, meskipun pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah disetujui, masyarakat masih menunggu pernyataan resmi Bupati Maluku Tengah mengenai langkah strategis dan solusi nyata untuk memperbaiki berbagai persoalan di RSUD Masohi.

Ia menyebut, keluhan terhadap pelayanan rumah sakit tidak hanya datang dari pasien dan keluarga pasien, tetapi juga tenaga kesehatan (Nakes) serta pemberitaan media yang terus mengangkat persoalan serupa.

Baca Juga  Wawali Ambon Ely Toisutta Raih Penghargaan Nasional Anugerah Puspa Bangsa 2026

Sopaheluwakan juga menyoroti posisi tenaga kesehatan yang dinilai turut menanggung dampak dari berbagai persoalan mendasar di rumah sakit. Ketika terjadi masalah dalam pelayanan, Nakes kerap menjadi sasaran kemarahan pasien maupun keluarga pasien. Padahal, mereka harus bekerja di tengah keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana, sekaligus dituntut menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, persoalan pelayanan rumah sakit tidak seharusnya hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan. Pemerintah daerah perlu bertanggung jawab menghadirkan sistem pelayanan yang didukung fasilitas memadai, ketersediaan sarana prasarana, serta manajemen rumah sakit yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, ia bahkan menyampaikan bahwa jika pemerintah daerah terus diam dan tidak mengambil langkah serius, jangan salahkan masyarakat apabila muncul desakan untuk menghentikan sementara pelayanan RSUD Masohi sampai seluruh persoalan mendasar dibenahi.

“Malteng Bangkit jang hanya jadi slogan. Sebab ketika masyarakat masih harus berhadapan dengan pelayanan kesehatan yang jauh dari harapan, maka slogan kebangkitan itu kehilangan maknanya,” tulisnya.

Baca Juga  33 Titik Karhutla Tercatat di Maluku Tengah, Bupati Zulkarnain Perkuat Penanganan

Ia mengingatkan bahwa rumah sakit bukan sekadar gedung pemerintahan, melainkan tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Di dalamnya terdapat pasien yang membutuhkan pertolongan, keluarga yang menantikan kesembuhan orang-orang tercinta, serta tenaga kesehatan yang setiap hari berjuang menjalankan tugas kemanusiaan.

“Jang tunggu ada korban, jang tunggu persoalan semakin basar, baru pemerintah bergerak,” tegasnya.

Sopaheluwakan menegaskan, masyarakat Maluku Tengah tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan perhatian, kepedulian, dan tindakan nyata dari pemerintah daerah agar hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dapat terpenuhi.

Sorotan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Bupati, untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi RSUD Masohi, langkah evaluasi yang telah dilakukan, serta rencana pembenahan yang akan direalisasikan.

Hingga berita ini disusun, pernyataan tersebut merupakan kritik dan pandangan pribadi Sopaheluwakan melalui media sosial. Tanggapan resmi Bupati Maluku Tengah atas kritik yang disampaikan belum tercantum dalam unggahan tersebut.

Share :

Baca Juga

Berita

Vanath Desak Kebijakan UHC Nasional Berpihak pada Maluku: Jangan Samakan Daerah Kepulauan dengan Jawa!

Berita

APBD AMBON 2027 DIUSULKAN RP1,14 TRILIUN, BODEWIN TEKANKAN ANGGARAN HARUS BERDAMPAK BAGI RAKYAT

Berita

PERKUAT GERAKAN PKK MALUKU, MAYA BABY LEWERISSA KONSULTASI PROGRAM STRATEGIS DENGAN TP PKK PUSAT

Berita

RISIKO BENCANA MALUKU MENINGKAT, LEWERISSA GANDENG AUSTRALIA PERKUAT KERJA SAMA KEMANUSIAAN

Berita

STUNTING JADI PRIORITAS 2027, BODEWIN SIAPKAN INSENTIF BAGI DESA DAN NEGERI BERPRESTASI

Berita

BODEWIN DORONG INSENTIF BAGI KADER PENANGANAN STUNTING, APBD AMBON 2027 DIMINTA BERIKAN PENGHARGAAN

Berita

WISUDA LANSIA BKL DUSUN SERI 2026, BODEWIN WATTIMENA: PEMERINTAH HARUS HADIR SEPANJANG HAYAT

Berita

DPRD Maluku Tolak Paparan Sepihak PT BTR, Dugaan Pencemaran Laut Wetar Menunggu Hasil Uji KLH