Home / Berita

Rabu, 17 Desember 2025 - 18:27 WIB

Pemkot Ambon Gelar Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, 100 Pasangan Nikah Disaahkan

AMBON–Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Kementerian Agama Kota Ambon dan Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon menggelar kegiatan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling terkait kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Ashari Alfatah Ambon, Rabu (27/8/25).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dan dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon, Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Forkopimda, pimpinan OPD, staf ahli dan asisten, serta pimpinan organisasi Islam di Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa kegiatan pelayanan terpadu ini memiliki arti strategis dalam upaya mewujudkan Kota Ambon yang manise, inklusi, toleran, dan berkelanjutan.

“Pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini adalah bagian dari komitmen Pemkot, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama untuk memberikan kepastian hukum perkawinan dan kependudukan kepada masyarakat. Hari ini ada 100 pasangan yang mengikuti Sidang Isbat Nikah. Pada hari Jumat mendatang juga akan difasilitasi 100 pasangan dari masyarakat Kristen untuk mendapatkan kepastian status hukumnya,” ujar Wattimena.

Baca Juga  Ketua DPRD Maluku: Benhur Watubun "Pinjaman Daerah Rp1,5 Triliun Harus Penuhi Syarat Teknis dan Asas Keadilan"

Ia menambahkan, keterbatasan pemahaman maupun persyaratan administrasi seringkali membuat sebagian masyarakat tidak dapat menikah secara resmi. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pengakuan hukum dan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.

“Kami yakin tujuan ini baik, yaitu memberikan kepastian hukum dan pengakuan resmi Atas pernikahan yang dilakukan sehingga pasangan suami istri akan memiliki bukti sah pernikahan yang diakui oleh negara dengan mendapatkan buku nikah yang sah, sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai bukti administrasi kependudukan seperti akta kelahiran bagi anak-anak, kartu keluarga, Kartu identitas anak dan lain-lain,” lanjutnya.

Wali Kota menegaskan, program ini akan dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan target yang terus meningkat.

“Saya ingin kegiatan ini berlangsung secara periodik dan setiap tahun harus dilakukan. Kita tingkatkan targetnya. Kalau hari ini 100 tahun depan saya mau semua di angka 200 dan kita bisa lakukan secara bertahap,” tegasnya.

Baca Juga  Pansus LKPJ Kabupaten SBB Sinkronkan Laporan dan Rekomendasi DPRD Promal Ke Pemda

Di kesempatan yang sama, Kepala Kementerian Agama Kota Ambon menegaskan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya sah menurut agama, namun belum tercatat di negara.

“Melalui sidang isbat nikah, pasangan akan memperoleh buku nikah yang sah, akta kelahiran bagi anak, kartu keluarga, KTP, serta dokumen kependudukan lainnya. Hal ini penting untuk memberikan hak dan perlindungan hukum, baik bagi pasangan maupun anak-anaknya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, jumlah peserta kegiatan ini mencapai 100 pasangan, berdasarkan data dari KUA di empat kecamatan di Kota Ambon.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon menyampaikan harapan agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen resmi perkawinan.

“Harapan kita, semua pasangan memiliki buku nikah. Pengadilan Agama selalu terbuka untuk masyarakat Kota Ambon, memberikan pelayanan seluas-luasnya secara transparan,” tandasnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Bimas Kristen Malteng: Klaim Bergabung dengan Sinode dan PGI Harus Melalui Prosedur Resmi

Berita

Diduga Gunakan Identitas PGI Tanpa Dasar Organisasi yang Jelas, Jemaat Victorius Breaktrough Suli Diminta Diperiksa

Berita

Wali Kota Ambon Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah, SP2D Online Jadi Langkah Menuju Smart City

Berita

DPRD Maluku Terima LHP BPK 2025, Benhur Watubun Tekankan Tata Kelola Keuangan Harus Transparan

Berita

DPRD Maluku Mulai Masa Sidang III, APBD hingga Temuan BPK Jadi Sorotan Utama

Berita

DPRD Maluku Kawal Pembangunan Sekolah Rakyat di Malteng, Pastikan Program Pendidikan Nasional Tepat Sasaran

Berita

Rektor Unpatti Tegaskan Blok Masela Harus Sejahterakan Masyarakat Maluku, Bukan Sekadar Proyek Energi

Berita

Mahasiswa Seram Utara-Selatan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Tapal Batas Hutan, Ancam Gelar Aksi Lanjutan