MASOHI – GlobalMaluku.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur kembali membuahkan hasil. Berkat sinergi yang kuat dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp225,22 miliar melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk membangun sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Maluku Tengah.
Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai usulan yang diperjuangkan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, guna mempercepat konektivitas wilayah sekaligus membuka akses menuju kawasan-kawasan produktif yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Firdausi, mengatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BPJN Maluku dalam menjawab kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Dukungan BPJN Maluku dalam menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Hasan, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi strategi yang efektif untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan, meski kemampuan pembiayaan daerah masih terbatas.
Melalui Program IJD, empat ruas jalan dengan total nilai Rp54,96 miliar telah dan sedang dikerjakan. Paket pekerjaan tersebut meliputi pembangunan Jalan Haria–Haria Gunung I sepanjang 6,459 kilometer senilai Rp12,33 miliar, Jalan Haria–Haria Gunung II sepanjang 7,960 kilometer senilai Rp20,97 miliar, Jalan Simpang Lintas Seram–Mulumed sepanjang 4,330 kilometer senilai Rp8,27 miliar, serta Jalan Simpang Lintas Seram–Wailoping sepanjang 4,35 kilometer senilai Rp13,39 miliar yang masih berlangsung sebagai pekerjaan tahun jamak hingga Oktober 2026.
Keempat ruas tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari wilayah produksi menuju pasar.
Tak berhenti di situ, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga berhasil mengamankan usulan lanjutan yang akan mulai berkontrak pada tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp170,26 miliar.
Paket pembangunan tersebut mencakup Ruas Simpang Lintas Seram–Sawai dan Masihulan–Olong sepanjang 9,43 kilometer senilai Rp30,03 miliar, 13 ruas jalan di Pulau Banda Neira sepanjang 10,75 kilometer senilai Rp96,72 miliar, Ruas Simpang Lintas Seram–KTM Jalur 1 dan Jalur 2 sepanjang 5,14 kilometer senilai Rp19,72 miliar, serta Ruas Jerili–Layeni Jalur 10 dan Trana–Jerili sepanjang 2,74 kilometer dengan anggaran Rp23,80 miliar.
Seluruh proyek tersebut dirancang untuk memperkuat akses menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, sentra logistik, hingga mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Banda Neira, termasuk peningkatan konektivitas menuju pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Maluku Tengah.
Keberhasilan menghadirkan investasi pembangunan melalui APBN ini menjadi bukti bahwa komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan BPJN Maluku mampu menghasilkan solusi nyata bagi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Dengan dukungan anggaran lebih dari Rp225 miliar, pembangunan jalan di Maluku Tengah diharapkan tidak hanya memperlancar konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
