AMBON, GLOBALMALUKU.ID|Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, mendorong perluasan peluang kerja bagi generasi muda melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, serta pembukaan akses kerja ke luar negeri.
Menurut Vanath, upaya mengatasi pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Diperlukan keterlibatan dunia usaha dan investasi yang didukung situasi daerah yang aman, damai, serta harmonis.
Hal tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri pembukaan Muktamar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) XIV di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji Ambon, Jumat (30/10/2026).
Muktamar yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 5 November 2026 itu mengusung tema “Ale Rasa Beta Rasa: Kontribusi KAMMI untuk Kejayaan Negeri”. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., ditandai dengan pemukulan bedug secara bersama-sama.
Dalam sambutannya, Vanath mengapresiasi peran KAMMI dalam merawat keberagaman, memperkuat solidaritas, dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di Maluku.
Ia menegaskan, persatuan dan stabilitas daerah merupakan modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Maluku.
“Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan untuk menyediakan lapangan kerja. Yang harus dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif agar para investor tertarik menanamkan modalnya di Maluku, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya menurunkan angka pengangguran,” ungkapnya.
Vanath menilai, keamanan dan kerukunan antarumat beragama harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, investor membutuhkan kepastian keamanan dan stabilitas sebelum memutuskan untuk mengembangkan usaha di suatu daerah.
“Tidak ada investor yang memiliki modal besar mau menanamkan sahamnya di daerah yang sering mengalami konflik. Karena itu, mari kita terus menjaga solidaritas dan harmoni di antara umat beragama. Maluku harus menjadi daerah yang aman, damai, dan memberikan kepastian bagi siapa pun yang ingin berinvestasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai alternatif untuk mengatasi persoalan pengangguran, termasuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.
Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan adalah penempatan tenaga kerja terdidik dan berkualitas ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku berharap adanya dukungan dan fasilitasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Vanath secara khusus meminta agar masyarakat Maluku, terutama generasi muda, memperoleh kesempatan lebih luas melalui penyediaan kuota penempatan tenaga kerja di luar negeri.
“Kami berharap melalui Kementerian Ketenagakerjaan, ke depan ada kuota-kuota tertentu yang dapat disediakan bagi masyarakat Maluku. Kita memiliki anak-anak muda yang memiliki kapasitas dan kualitas. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk bekerja, memperoleh pengalaman, serta meningkatkan keterampilan di negara-negara tujuan,” ujarnya.
Ia berharap kesempatan bekerja di luar negeri dapat menjadi jalan bagi generasi muda Maluku untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas pengalaman, serta mengembangkan keterampilan profesional.
Lebih dari itu, Vanath menginginkan agar pengalaman dan modal yang diperoleh para pekerja dapat dimanfaatkan ketika mereka kembali ke daerah. Dengan demikian, mereka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berpotensi membangun usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Vanath juga menyampaikan permohonan maaf apabila dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap penyelenggaraan Muktamar KAMMI XIV belum dapat diberikan secara maksimal. Kendati demikian, pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan muktamar tersebut dan berharap forum ini melahirkan gagasan serta rekomendasi strategis bagi pembangunan bangsa, khususnya di Maluku.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, menitipkan empat pesan penting kepada seluruh kader KAMMI agar dapat mengambil peran lebih besar dalam menjawab tantangan pembangunan dan ketenagakerjaan.
Pertama, kader KAMMI harus memiliki karakter lifelong learning, yakni kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan kebutuhan zaman.
Kedua, kader KAMMI diharapkan membantu pemerintah mendorong lahirnya para inovator, perusahaan rintisan atau startup, serta wirausaha baru yang mampu menciptakan peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Ketiga, KAMMI diharapkan berkontribusi dalam mempercepat pemahaman generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, pengembangan laboratorium solusi, serta pemberdayaan potensi lokal di daerah masing-masing.
Keempat, mahasiswa tidak hanya berperan dalam bidang sosial dan politik, tetapi juga harus terlibat aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menurut Yassierli, mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan pembangunan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, penciptaan inovasi, dan pembukaan peluang ekonomi baru.
Pembukaan Muktamar KAMMI XIV turut dihadiri Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, anggota DPR RI Sadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku yang juga Ketua KAMMI Maluku Asis Sangkala, unsur Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Ambon, Wakil Rektor UIN A.M. Sangadji, Ketua Pengurus Pusat KAMMI, pimpinan organisasi kepemudaan, serta seluruh peserta muktamar.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap Muktamar KAMMI XIV tidak sekadar menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang pertukaran gagasan dan perumusan rekomendasi strategis bagi pembangunan daerah.
Melalui keterlibatan aktif generasi muda, Maluku diharapkan mampu memperkuat persatuan, menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan kerja demi mewujudkan daerah yang aman, damai, maju, dan sejahtera.
