AMBON, GlobalMaluku.id | Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mendorong penguatan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pemberdayaan keluarga, tetapi juga mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pesan tersebut disampaikan Wattimena dalam sambutannya pada pelantikan Ketua TP-PKK tingkat kecamatan yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Kamis (29/10/2026).
Menurut Wattimena, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar program pembangunan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, negeri, dan kelurahan.
Pemerintah Kota Ambon, kata dia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang semakin baik. Karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kebutuhan penting untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
TP-PKK dinilai sebagai salah satu mitra strategis yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan sehingga dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
SPPT PBB Jangan Menumpuk di Kantor Desa dan Kelurahan
Selain pemberdayaan keluarga, Wali Kota menyoroti pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD Kota Ambon, khususnya melalui optimalisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Ia menilai, mekanisme penyampaian SPPT kepada masyarakat perlu dievaluasi apabila pelaksanaannya belum berjalan maksimal.
Menurutnya, dokumen perpajakan yang seharusnya diterima wajib pajak tidak boleh hanya menumpuk di kantor desa, negeri, atau kelurahan tanpa tersampaikan kepada masyarakat.
Persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret dan pola kerja yang lebih efektif agar masyarakat memperoleh informasi mengenai kewajiban perpajakannya.
Pemerintah Kota Ambon telah mendorong camat, raja, kepala desa, lurah, serta perangkat RT dan RW untuk membantu penyampaian SPPT dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Namun, apabila upaya tersebut belum memberikan hasil optimal, pemerintah perlu mencari pendekatan baru melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Wali Kota menilai, kerja sama dengan TP-PKK dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas sosialisasi dan membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.
Gandeng TP-PKK, Pemkot Cari Terobosan Peningkatan PAD
Wattimena juga mengungkapkan pentingnya membangun kerja sama antara perangkat daerah yang menangani pendapatan, TP-PKK Kota Ambon, serta pengurus PKK di tingkat kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan.
Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari daerah lain yang telah mengembangkan inovasi melalui kolaborasi dengan TP-PKK untuk mendukung peningkatan PAD.
Praktik baik dari daerah lain dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan Kota Ambon.
Ia menegaskan, pelibatan TP-PKK bukan berarti mengalihkan tanggung jawab pemerintah kepada organisasi tersebut. Tugas dan kewenangan pengelolaan pajak tetap berada pada perangkat daerah terkait.
Sebaliknya, kemitraan tersebut diharapkan memperkuat sosialisasi, pendampingan, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pola kerja yang lebih terkoordinasi, pemerintah berharap pelaksanaan program peningkatan pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif.
TP-PKK Harus Berdampak bagi Kesejahteraan Keluarga
Di sisi lain, Wali Kota mengingatkan agar TP-PKK tetap menjalankan peran utamanya dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Berbagai program yang telah dilakukan bersama, baik di tingkat kota maupun kecamatan hingga desa, negeri, dan kelurahan, diharapkan terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Program tersebut mencakup penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan stunting, serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah.
Karena itu, para Ketua TP-PKK kecamatan yang baru dilantik diharapkan segera membangun koordinasi dengan camat dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
Program kerja harus disusun secara terarah, dilaksanakan melalui koordinasi yang baik, dan dievaluasi berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia berharap, penguatan kemitraan antara Pemerintah Kota Ambon dan TP-PKK dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat kesejahteraan keluarga.
Pembangunan Kota Ambon, menurutnya, membutuhkan kerja bersama. Pemerintah menjalankan kebijakan dan pelayanan publik, sementara dukungan organisasi masyarakat menjadi kekuatan tambahan untuk memastikan berbagai program menjangkau masyarakat secara lebih luas.
