GlobalMaluku.ID,Ambon-Akibat kelangkaan BBM jenis minyak tanah, komisi II DPRD Provinsi Maluku megundang Pertamina untuk rapat bersama, di ruang komisi II DPRD Provinsi Maluku,Karang panjang, Ambon (12/12/2024).
Manager PT. Pertamina Patra Niaga, wilayah Maluku Aditya Herdy Permadi dalam rapat terbuka bersama komisi II DPRD Provinsi Maluku, menyampaikan “bahwa terkait dengan minyak tanah yang penggunaannya sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014, masih tetap kepada rumah tangga yaitu untuk memasak, kemudian juga usaha mikro yang memang belum juga terkonvensi LPG 3 kg serta sektor perikanan, tapi perikanan ini dikhususkan untuk penggunaan masak dan penerangan di kapalnya, jadi memang sampai saat ini di lapangan tentu ada hal-hal yang kurang sesuai dengan peruntukannya.
Dikatakan “terkait dengan bagaimana penyaluran minyak tanah, untuk kuota minyak tanah ,total di Maluku adalah 106.153 kilo liter ditahun 2024. Dan untuk dibulan Desember ini kami sudah siapkan ada tambahan penyaluran ekstra droping sebanyak 1770 kilo liter, dimana penyaluran total ini adalah setara dengan 23,8% dari penyaluran normal dibulan Desember, jadi 23,8% ini tersebar di kota kabupaten”, urai Aditya.
Dirinya mengatakan, “dengan data penyaluran ini kami sampaikan realisasi kuota di tahun 2024 ini, itu nanti adalah di 106.125 kilo liter atau mendekati 100%, artinya secara kuota ini kita keluarkan 100%, tapi juga dalam artian kita juga tidak bisa mengeluarkan untuk agen melebihi kuota karena nanti akan kenal denda dan juga audit” ujar Aditya.
Ia menambahkan, secara kuota tidak ada yang ditahan lagi, semua sudah kami keluarkan sesuai yang ada ketentuannya dan tentunya kami juga sudah spert dimana Desember ini sudah ada penambahan sebanyak 1770 kl dimulai dari tanggal 11 Desember, jadi kemarin kita mulai dengan penyaluran ekstra droping baik langsung dipangkalan-pangkalan dan juga ada yang kordinasi dengan Perindag di wilayah kabupaten/kota masing-masing, biasanya akan di minta untuk ada penyaluran di titik-titik tertentu, contoh akan diminta penyaluran dipasar tertentu. Dari tanggal 11 disalurkan bertahap hingga nanti mendekati Natal dan juga Tahun Baru,paparnya.
“Satu hal yang ingin kami sampaikan dan mungkin juga menjadi data yang menarik, yang pertama akan kami bandingkan data kuota dilihat dari jumlah penduduk atau KK di wilayah Maluku. Data ini kami ambil dari data BPS tahun 2024 terkait jumlah penduduk di Maluku, kami bandingkan juga dengan data Bappenas untuk penggunaan minyak tanah ketika tahun 2008 kami lakukan konversi 3 kilo itu ada acuan di Bappenas dimana sesuai standar penggunaannya 3,75 liter per bulan, per anggota keluarga atau KK, artinya kalau kita asumsikan satu KK rata-rata empat anggota, jadi penggunaan minyak tanah rata-rata 15 liter per bulannya dan itu adalah standar minimal atau idealnya. Tapi nnti kita bandingkan juga di lapangan saat ini seperti apa” ujar Aditya
Lanjutnya,tapi kalau kita hitung kuota dengan dibanding jumlah KK untuk kota kabupaten, di kota Ambon penggunaan Mitan untuk masing-masing KK itu 28 liter per-bulan artinya sudah cukup untuk standar Bappenas, untuk kota Tual 19 liter per-bulan, untuk Maluku Tengah (Malteng)24 liter, Seram Bagian Barat((SBB) 8 liter, Seram Bagian Timur(SBT)10 liter, Maluku Tenggara (Malrla)15 liter, kabupaten Buru 13 liter, Buru Selatan(Bursel)9 liter, Kepulauan Aru 18 liter, Kepulauan Tanimbar (KKT)18 liter San Maluku Barat Daya(MBD)9 liter per bulan, dari yang kami sampaikan ternyata ada beberapa wilayah yang tidak sesuai dengan standar Bappenas untuk peruntukan secara kuota per-KK nya.
Ia menjelaskan “kalau kita hitung secara kuota yang ditetapkan BPH Migas di wilayah kota kabupaten masing-masing dibandingkan dengan jumlah KK yang ada, dan masih ada yang memang standar dibawah 15 liter per-bulan yang diterima masing-masing KK. Tentu ini juga masih dengan pertimbangan semua KK mendapatkan minyak tanah, walaupun mungkin KK yang secara ekonomi sudah dikatakan mampu atau tidak berhak lagi, contoh kota Ambon 28 liter itu cukup tinggi, tapi kita juga lihat bagaiman kota Ambon menjadi salah satu sektor ekonomi, dan mungkin kota Ambon tidak hanya diperuntukan untuk rumah tangga tapi ada faktor UMKM yang cukup banyak disitu” bebernya.
“Sebagai gambaran saja data ini kami sampaikan, kendalanya memang selama ini masih ada juga beberapa wilayah yang mungkin secara nilai angkanya itu diatas kertas idealnya belum ideal secara kuota.” Kata Maneger PT. Pertamina Patra Niaga.
Aditya menambahkan “Kami pun dalam hal ini,Pertamina tentu melakukan penyaluran sesuai dengan kuota yang ada, mengoptimalkan agar jangan sampai kuota itu tidak sesuai, itu yang kami upayakan.”Kami juga pagi ini sebenarnya sudah ada janji dengan Indag kota untuk kami lakukan sidak namun akan kami alihkan agak siang setelah agenda rapat ini, Kami juga setelah salurkan ekstra droping, kami akan monitor kembali dan pastikan penyaluran ekstra droping sejumlah 23,8% tambahan itu mampu dan juga tepat sasaran jangan sampai salah atau ada oknum-oknum lain yang malah memanfaatkannya”,
Aditya juga menjelaskan”Sedikit gambaran bahwasanya untuk masalah kuota perannya ada di BPH Migas, dan kami Pertamina hanya sebagai operator jadi kami hanya melakukan penugasan sesuai dengan kuota yang diberikan kota/kabupaten,sehingga data ini bisa jadi usulan atau dasar jastifikasi di tahun 2025 itu menjadi hal yang kuat juga disampaikan kepada BPH Migas jika dipanggil dalam hal ini diawal tahun untuk penyampaian terkait kuota yang dibutuhkan di wilayah Provinsi Maluku” tuturnya.
Kami juga sudah membuat crew ditiap pangkalan untuk menyampaikan tiap harinya bagaimana dokumentasi ekstra droping disampaikan, dan ini kami rekap dan akan cek langsung dilapangan juga, jadi per tanggal 11 ini kami pastikan penyaluran bisa dikatakan mencukupi untuk nanti Natal dan juga Tahun Baru,tutup Aditya (VR)
