GlobalMaluku.ID, Ambon- Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Librecht Tamaela, S.E, usai rapat Paripurna,kepada awak media,dirinya menjelaskan,terkait capaian target PAD.”Pada prinsipnya, dalam pertanggungjawaban realisasi anggaran tahun 2024, kita mengalami kendala dengan kondisi belanja, artinya ada beberapa item belanja yang merupakan kewajiban dari pemerintah kota tidak dapat direalisir karena alasan pertamanya adalah tidak tercapainya PAD,”ungkapnya pada Rabu(15/1/2025).
Menurutnya, “Berkaitan dengan tidak tercapainya PAD, kami dari sisi fungsi pengawasan sudah terus mengingatkan kepada kepala daerah, baik itu dari Pj sebelumnya sampai Pj sekarang, sistem reward and punishmant itu harus diberikan kepada seluruh pimpinan OPD, terkhusus pimpinan OPD pengumpul,”Ujar Morits .
Lanjutnya “Bagaimana Pemerintah bisa memberikan apresiasi atau reward, kepada mereka yang berhasil dan juga memberikan punishmant bagi mereka yang di anggap gagal, dalam hal ini menjebatani tugas dan tanggungjawab pengumpul dari fungsi pendapatan daerah, mereka tidak maksimal dalam melakukan fungsi pungut itu harus di evaluasi dan di rolling atau diganti,”tegas Tamaela.
“Sebaliknya bagi yang berprestasi atau mencapai target itu diberikan reward dalam hal ini ,penambahan anggaran kepada mereka untuk dapat mendongkrak lagi potensi daerah yang telah mereka gali.
“Jadi pada prinsipnya kami meminta kepada kepala daerah untuk melakukan itu, kalau soal sisi dari ruang waktu antara Pj Walikota Pak Boy ,dan sama-sama kita ketahui akan memasuki tahapan transisi kepada Pemerintahan baru pak Bodewin Wattimena dan Ibu Ely. Toisuta, maka mungkin saja, kami akan mempertegas itu di Pemerintahan yang baru nanti,”pungkasnya.
Tambahnya, “Karena limit waktu ini mungkin sudah tidak cukup untuk melakukan pergantian, jadi sehingga langkah-langkah untuk menempatkan orang per-orang pada OPD itu juga kami memberikan masukan dan supporting kepada walikota terpilih, untuk nantinya menempatkan orang-orang dalam fungsi peranan dan tugas dimaksud itu yang kapabel, berkualitas dan berbobot.
Dan ada agreement apabila tidak berhasil akan di evaluasi,tuturnya.
“Kalau secara teknis, banyak hal atau banyak variabel salah satu berdasarkan ukuran kriteria dari pada BPKAD dan juga sebenarnya etos kerja, semangat menjalankan tugas sebagai OPD pengumpul itu yang tidak jalan. Mereka menganggap tugas mereka itu yang penting ASN saja, jalankan seperti biasa, padahal salah,”ucap Moris pada sejumlah awak media di kantor DPRD Kota Ambon.
Daerah ini memenuhi hidupnya dari sektor PAD ,untuk membelanjakan keuangan daerah yang menjadi urusan wajib. Kalau PAD ini lemah maka itu adalah tanggungjawab kita ,apalagi untuk belanja pegawai, itu paling fatal. Kalau OPD ini ditempatkan dan biasa-biasa saja, maka selesai lah kita,beber Morits.
“Jadi kita akan kawal dan memberikan atansi dan suporting nantinya kepada Walikota yang baru untuk melihat hal ini, karena kemarin banyak yang harus dijadikan beban hutang di Tahun 2025.” Ungkapnya.
(VR)
