PIRU, Global Maluku.ID | Seram Barat : Usai Perayaan Hut Kemerdekaan RI Ke-77, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (Kab SBB) Andi Chandra As’aduddin dibanjiri kritikan.
Kritikan kepada orang nomor satu di Kabupaten bertajuk saka mese nusa ini datang dari politisi Partai Gerindra Rocky Papilaya, Piru 18/08/2022.
Kepada media ini Papilaya mengatakan, Sambutan pada malam syukuran oleh Penjabat Bupati sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, Kurang lebih tiga bulan setelah dilantik sebagai Pj. Bupati SBB, sambutan semalam bisa dikatakan sebagai kemunculan pertama sang pemimpin didepan publik untuk menyampaikan pikirannya dalam kapasitas sebagai kepala daerah.
Dalam durasi 11 menit sambutan yang disampaikan Bupati ada empat hal yg di soroti oleh Papilaya :
1. Ucapan terima kasih kepada panitia HUT RI Ke-77.
2. Mengapresiasi publik SBB atas partisipasi dalam berbagai perlombaan yang dilangsanakan oleh panitia pada perayaan Hut RI Ke-77.
3. Dengan menggusung tema Kemerdekaan “pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat”, Pj. Bupati mengajak seluruh elemet masyarakat SBB untuk bangkit berjuang membawa Daerah ke arah yang lebih baik dengan spirit sebuah ilustrasi perubahan bisa terjadi apabilah dimulai dari diri sendiri.
4. Harapan Pj. Bupati SBB untuk bisa membawa perubahan di Kabupaten ini, Dengan melanjutkan semua hal yang telah dilakukan para pendahulu di kabupaten SBB.
Namun ironinya, Kata Papilaya. Mungkin kata ini lebih tepat sebagai ungkapan publik kepada sang kepala Daerah, Karena sesaat setelah dirinya dilantik oleh Gubernur maluku, Kepada para awak media sang Pj. Bupati memberi pernyataan bahwa diawal pemerintahan, Dirinya terlebih dahulu ingin memetahkan/mengidentifikasi masalah dalam tubuh Pemerintahan.
Pernyataan ini sedikit memberikan harapan kepada publik di Kabupaten SBB, Bahwa pengelolaan berokrasi pemerintahan akan lebih baik dan terarah di tangan seorang jenderal dengan tingkat disiplin yang tinggi sebagai modal utama bagi penyelenggara negara demi peningkatan etos kerja yang bermuara pada pelayanan publik, Ungkap Papilaya.
Dirinya menyebut, Bahwa selama tiga bulan berjalan harapan itu hampir menjadi kenyataan saat sang penjabat memberikan sambutan pada acara syukuran peringatan ulang tahun RI Ke-77.
Namun sangat disayangkan, Sajian sambutan sang kepala Daerah itu jauh dari ekspektasi publik, Paling tidak publik ingin mengetahui selama tiga bulan setelah identifikasi masalah selesai apa yang akan dilakukan oleh Pj.Bupati SBB dalam membenahi persoalan pemerintahan di SBB.
Hal ini penting untuk memberi kepastian kepada publik atas sikap Pj.Bupati sebelumnya. Sehingga publik mendapatkan pencerahan secara baik atas penyataan kepala daerah sebagai pemimpin mereka, Tuturnya.
Lebih jauh Politisi senior asal SBB ini memiliki harapan, Apa yang ada dalam pikiran sang penjabat, apa Visi dan Misi pemerintahannya setelah indetifikasi masalah selesai.
Karena untuk menumbuhkan kepercayaan publik bagi sang penjabat, demi menjawab sinyal elemen dan opini publik terhadap sistem pemerintahan sentralistik yang dibangun oleh Pj.Bupati saat ini.
Banyak keluhan publik yang terungkap. Diantara susah untuk ketemu dengan Pj. Bupati, Bahkan Pj. Bupati sangat fasif menyikapi situasi yang kontekstual di masyarakat. Bahkan dalam kalangan birokrat pun keluhan tersaji bahwa sang penjabat sulit untuk ditemui kalaupun mau ditemui hanya melalui penjabat tertentu saja, Ulasnya.
Disampaikannya, Ada sistim komando yang di bangun dalam tubuh birokrasi SBB. Ini tidak sehat bagi sistim birokrasi sipil. Karena koordinasi dan monitoring secara langsung dari atasan kepada bawahannya (OPD) tidak efektif jika di berlakukan sistim sentralistik dalam birokrasi di SBB. Dengan realitas yang ada dalam birokrat di SBB di atas maka publik menjadi pesimis terhadap pelayanan dari pemerintah yang dinahkodai oleh Pj.Bupati saat ini.
Pada poit ketiga tentang ajakan untuk masyarakat SBB bangit, mestinya Pj.Bupati SBB dapat menyampaikan langkah-langkah kebangkitan SBB yang di prakarsai oleh Pemda dengan dukungan seluruh stackholder dengan cara apa saja atau dengan target apa saja seharusnya mendapat prioritas.
Ada masalah penting yang sangat mempengaruhi pemerintahan di tahun depan dalam hal anggaran. Sisa empat bulan dari tahun anggaran 2022, Belanja modal APBD 2022 belum direalisasikan. Ini dapat mempengaruhi serapan anggaran tahun 2022 yang bermuara pada APBD 2023.
Kondisi ini sangat memprihatinkan jika sampai desember 2022 serapan anggaran sangat minim secara otomatis APBD tahun 2023 akan terjuan bebas. Belum lagi secara teknis : pihak ketiga akan sangat dirugikan karena pekerjaan akan tidak selesai dengan kontrak dalam tahun anggaran yang ada, Pungkas Papilaya.
