AMBON, Global Maluku.ID – Kabupaten Maluku Tenggara Penerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) sudah 7 kali berturut-turut.ini merupakan satu prestasi yang sangat luar biasa yang telah di ukur selama enam kali hingga saat ini.”Hal ini di sampaikan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara M.Taher Hanubun usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA ) di Lantai 7 kantor Gubernur Maluku,Jumat(2/12/2022).
Raihan Opini WTP menjadi bukti kerja keras Pemkab Malra dalam mengoptimalkan pengelolaan dan penyajiannya.
Bupati Malra mengatakan ,selama ini kami kerja keras untuk daerah ,dan starteginya adalah kita kepala Daerah harus turun ke lapangan dan harus tahu persis kehidupan masyarkat kita ,jangan ca di belakang meja ,bagaimana mau tahu pelaksanaannya,ujar Bupati kepada sejumlah awak media di kantor Gubernur Maluku.
Menurutnya ,strategi yang pertama yaitu tim anggaran harus realisasi dan pengawasannya itu sangat diperlukan ,supaya dapat menyerap aspirasi masyarakat itu sendiri,sehingga kita bisa melaksanakan segala aspirasi tersebut dan kita bisa ajukan ke pusat melalui Gubernur Maluku, betul-betul kita memahami kebutuhan yang ada.
Dirinya juga katakan 2023 DAK fisik itu hampir 231 Miliar ,artinya kalau kita bandingkan dengan seluruh Kabupaten, yang ada di Maluku Tenggara lebih tinggi ,hanya perlu penerapan dan pengawasan pelaksanaan lapangan yang harus benar ,kalau tidak juga itu repot,Jelas Hanubun.
Untuk 2023 ,penataan kota Langgur bagaimana ?”Ucapnya ,saya memang konsentrasi untuk tahun kemarin ,membangun dari desa ke Kota ,tetapi sisa tahun saya siapkan untuk 2023,maka saya harus membangun sedikit dan memperhatikan kota Langgur ,supaya tan-teman media turun ke kota Langgur ,paling tidak ada sesuatu yang baru dari kota Langgur,karna masyarakat desanya sudah bisa menikmati air bersih, listrik 24 jam ,infrasuktur jalan yang memadai,tuturnya.
Ia juga katakan ,tinggal bagaimana pada tahun 2023 ,bagaimana kita pemulih ekonomi .
Lanjut Hanubun,ekonomi yang paling penting dan paling di khawatirkan oleh pemerintah Pusat ,dalam hali ini Presiden Jokowidodo,dari sisi ketahanan pangan kita harus siap.
Ditambahkannya, cuma agak aneh,Maluku Tenggara mulai dari tahun 2020-2021,itu tim dan pengendalian inflasi Daerah terbaik untuk Indonesia TPID.Melalui Presiden ,Menko Perekonomian memberikan penghargaan kepada Maluku Tenggara sebagai Tim pengendali inflasi terbaik di Indonesia,akan tetapi statistik memasukan data yang lain ,sehingga Dana Transfer tidak ke Maluku Tenggara ,tetapi ke kota lain,sesalnya.
Ia berharap statistik harus bekerja dengan profesional dan betul-betul Tim Inflasi dari 11 kabupaten kota, itu Dearah mana ,sehingga harus jelas ,jangan ambil data di tempat lain,lalu berikan nama yang lain,tandasnya.
Dikatakan ,saya perlu penjelasan dari Kepala Statistik Provinsi Maluku,dan menjadi perhatian mereka ,semestinya ambil data itu sudah di uji.
