JAKARTA – Sementara melaksanakan tugas pemerintahannya di Jakarta, Gubernur Maluku menghadiri secara daring acara Pembukaan Training Raya Tingkat Nasional Himpunan Mahasis Islam (HMI) Cabang Ambon, dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, pada Rabu (30/4/2025).
Hadir juga mendampingi Gubernur yakni Sekretaris Daerah Maluku anggota DPRD Kota Ambon, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku.
Dalam arahannya Gubernur memberikan apresiasi kepada HMI Cabang Ambon yang telah menggagas kegiatan skala nasional ini.
“Ini menunjukkan bahwa HMI adalah organisasi yang fokus mempersiapkan kader, melalui kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kader, menunjukkan bahwa organisasi ini betul-betul peduli dalam menganggap pengkaderan atau kaderisasi sebagai sesuatu yang sangat prioritas,” ungkap Gubernur.
Pada kesempatan itu juga Gubernur memaparkan kondisi Global yang tidak baik-baik saja dikarenakan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang berdampak luas terhadap negara-negara lain di dunia, dan dampak itu bukan saja di sisi politik, tetapi yang paling terasa adalah dari sisi ekonomi.
“Dampak itu terasa juga secara nasional di Indonesia dan tentu saja sangat terasa dalam konteks lokal kami di Maluku. Secara langsung Amerika ini adalah pasar terhadap hasil-hasil laut kita seperti udang, ikan dan yang lain, namun dengan kebijakan penerapan biaya impor sebesar 32% sangat berat sekali bagi para eksportir dari Indonesia khususnya dari Maluku, karena jika pasar ini terganggu, otomatis juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kami di daerah,” jelasnya.
Tetapi dirinya juga menjelaskan bahwa, Pemerintah saat ini sementara menggagas untuk mencari pasar alternatif diluar pasar tradisional yang selama ini menjadi tujuan ekspor dari Indonesia.
“Poin yang ingin sampaikan dari kondisi ini adalah, kita juga harus secara internal betul-betul menerapkan kebijakan pembangunan dalam rencana kegiatan dan program-program, pembangunan, kita harus mampu melahirkan atau merumuskan program dan kegiatan prioritas yang relevan dengan kepentingan masyarakat dan realistis dengan kondisi keuangan dan kondisi ekonomi saat ini,” tukasnya.
Pihaknya juga menyadari bahwa Maluku adalah Provinsi Kepulauan dengan luas laut 92.6% dan daratan hanya 7,4%, membuat potensi ekonomi sektor kelautan merupakan sektor unggulan, namun selain itu juga ada keunggulan di sektor pertanian, pertambangan, pariwisata dan tentu saja ekonomi kreatif, serta terkenal dengan daerah yang menghasilkan atlet-atlet terbaik di Tanah Air.
“Sektor perikanan adalah sektor unggulan kita, namun kebijakan pemerintah justru menunjukan kurang berpihaknya kebijakan tersebut kepada kepentingan kami sebagai Provinsi yang memiliki sektor prioritas perikanan, kebijakan penangkapan terukur adalah kebijakan yang baik, sehingga bisa diketahui berapa ikan, udang, atau cumi yang diambil dari laut kami, tetapi dengan relaksasi kebijakan itu, membuat proses alih muat di laut, yang terus terang saja sangat mengganggu perekonomian kami di daerah, terus terang sebagai Gubernur, saya merasa kecewa dengan kebijakan tersebut, jika tidak ditinjau ulang kita akan sangat dirugikan, karena seharusnya kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang memberikan dampak terhadap pembangunan di daerah Maluku, kesejahteraan rakyat di Maluku, dan kemajuan daerah,” terangnya.
Oleh karena itu dirinya tidak tinggal diam, karena didukung dengan teman-teman dari DPRD Provinsi yang datang ke Jakarta dan menyampaikan keluh kesah kami, sebagai daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah tetapi kurang mendapat timbal balik ekonomi yang setimpal.
“Kita juga punya sektor pertanian yang sangat potensial, di mana Pulau Seram dan Buru yang akan dikembangkan sebagai lumbung pangan yang tentunya akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia, dalam konteks lokal Maluku, area persawahan cukup memberikan kontribusi yang sangat signifikan,” tegasnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa tidak akan mendukung eksploitas hutan, dan kemungkinan dirinya tidak akan memberikan izin HPH kepada pengusaha, karena baginya pulau-pulau di Maluku adalah pulau-pulau kecil bukan pulang-pulau besar.
“Kepentingan kita untuk memastikan kekayaan ini diwariskan juga kepada anak cucu kita dikemudian hari dan pengembangan ekonomi di Maluku haruslah bersifat sustainable, ramah lingkungan, dan beretika, artinya bisa menyerap tenaga kerja lokal yang maksimal, bisa melakukan transfer teknologi atau pengetahuan, dan tentu saja adalah harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Hutan tropis kita harus dijaga dengan baik, yang nantinya bisa juga menjadi sumber untuk pengembangan ekowisata atau ekotourism,” ujar Gubernur.
Maluku adalah Provinsi Kepulauan yang sangat indah, punya pntai yang menarik, ini adalah destinasi wisata yang sangat potensial, tetapi sebagai Gub
