AMBON–Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, tegaskan jika keamanan pangan di Kota Ambon harus dimulai dari lingkup terkecil. Yakni dari sekolah, desa, negeri, dan kelurahan.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional, di Ruang Vlissingen Balai Kota, Rabu (26/11).
Ia menyebut rantai pasok pangan Ambon membuat kota ini rentan terhadap persoalan harga, kualitas, maupun keamanan pangan.
Wattimena menyoroti, Kota Ambon belum mampu penuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Dan masih bergantung dari daerah lain.
Kondisi ini pun memicu tingginya risiko gangguan keamanan pangan. Yang tentu saja berdampak pada pada kesehatan, produktivitas masyarakat. Bahkan stabilitas sosial-ekonomi.
“Ketika pangan tidak aman, yang terancam bukan hanya kesehatan individu, tetapi juga kepercayaan masyarakat,” ingatnya.
Karena itu pemerintah harus hadir guna memberikan perlindungan. Untuk memastikan kondisi pangan aman. Dan layak bagi masyarakat. Diapun menekankan, kalau lingkungan sekolah paling mudah memastikan keamanan pangan.
Apalagi pengelolaannya kecil dan pengawasan ketat. Dan dilakukan oleh pihak sekolah dan guru.
Ia mencontohkan aturan yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Ambon, semisal larangan penjualan rokok di lingkungan SD dan SMP. Dan rencana wajibkan pedagang melalui uji kelayakan pangan.
“Kalau kantin, sekolah menyediakan, semua yang diperlukan siswa maka hal ini sudah pasti aman,” ingatnya.
Program makan bergizi gratis juga dinilainya membantu memperkuat standar kesehatan peserta didik.
Selain sekolah, Wattimena menyoroti pentingnya kapasitas desa dalam pengelolaan keamanan pangan. Tahun 2026, Pemkot Ambon mewajibkan seluruh petani menggunakan pupuk kompos.
Semua ini demi mengurangi penggunaan bahan kimia dan pestisida. Ia menjelaskan, pengelolaan sampah organik menjadi kompos akan menjadi program wajib bagi kelompok tani.
Semua ini agar pangan yang dihasilkan aman dikonsumsi.
Di sisi lain, peran desa, negeri, dan kelurahan juga dinilai penting untuk memastikan seluruh pangan dijual memenuhi standar higienis.
Termasuk produk UMKM yang semakin berkembang di Ambon.
“Pastikan, semua yang dijual itu higienis. Koordinasi kepala desa, raja, dan lurah dengan Balai POM mesti dilakukan intensif,” kata Wattimena.
Wattimena menutup sambutannya dengan ajakan kolaboratif. Guna memastikan setiap tahapan program berjalan efektif.
Terukur, dan berkelanjutan. Diapun menegaskan, jika keberhasilan keamanan pangan selamanya bergantung pada kebijakan pemerintah.
Tetapi juga didukung penuh para pemangku kepentingan. Sementara itu Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, S.Si., MP, menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Mengingat sejumlah indikator keamanan pangan Kota Ambon tahun ini mengalami penurunan signifikan. BPOM Ambon juga mengingatkan adanya program Keamanan Pangan. Dan mendorong Ambon perkuat Intervensi 2025.
Dalam kegiatan evaluasi, Tamran mengungkap intervensi keamanan pangan di Ambon masih menghadapi banyak hambatan.
Terutama terkait minimnya inovasi, kurangnya alokasi anggaran, ditamabah lemahnya pelaksanaan program di lapangan.
“Kewajiban pemerintah adalah menjamin keamanan pangan masyarakat,” jelasnya.
Program-program ini tidak mungkin dilakukan BPOM. Dan kerja sama perangkat daerah, pemerintah desa dan sekolah,” paparnya.
Tahun ini Ambon hanya mampu raih satu penghargaan untuk kategori Desa Pangan Aman di Regional Timur.
Dan kategori lain yaitu pasar, sekolah belum capai target.
