AMBON–Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menghadiri seremonial serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Negeri Hative Kecil, Kota Ambon, Selasa (3/03/2026).
Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Ibu Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa, Walikota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD terkait, Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri Hative Kecil, serta masyarakat penerima bantuan BSPS.
Dalam wawancaranya, Gubernur menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program perumahan rakyat.
“Kami hadir di sini untuk seremoni penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini sudah banyak rumah yang dibangun. Bahkan pada tahun 2026 ini maluku akan mendapatkan hampir 3.000 unit rumah, tepatnya 2.998 unit yang memperoleh fasilitas BSPS,” ungkap Gubernur.
Gubernur menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan di Provinsi Maluku.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bersama DPR RI dan DPRD, memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni.
Namun demikian, Gubernur menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan perhatian lebih besar dari Pemerintah Pusat harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berbasis data yang akurat.
“Kuncinya adalah data. Kita harus membenahi dan memastikan data yang kita ajukan benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat Maluku. Dengan usulan berbasis data yang valid, perhatian Pemerintah Pusat akan semakin kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga telah menyurati Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penambahan besaran biaya bantuan BSPS agar dapat disetarakan dengan daerah lain. Hal ini mengingat tingginya harga bahan konstruksi di Maluku dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Tingkat kemahalan bahan konstruksi di Maluku cukup tinggi. Karena itu, kita meminta agar biaya bantuan bisa ditambah. Harapannya, Pemerintah Pusat melihat kondisi Maluku tidak dengan kacamata Jakarta, tetapi berdasarkan realitas yang ada di daerah,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumah yang telah dibangun dan secara bertahap melakukan peningkatan kualitas hunian apabila memiliki rezeki di kemudian hari.
“Bantuan ini memang terbatas, namun kita berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik, demi kepentingan masyarakat dan par Maluku pung bae,” pungkasnya. (Diskominfo Maluku)
