Ambon – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw, mengingatkan pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengantisipasi kebutuhan transportasi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Ia menekankan bahwa kesiapan armada transportasi, baik laut maupun darat, harus menjadi prioritas utama guna menghindari kendala saat arus mudik meningkat, terutama di wilayah dengan populasi Muslim yang cukup besar seperti Seram, Buru, dan Banda.
“Kesiapan armada transportasi harus menjadi perhatian serius untuk memastikan kelancaran arus mudik masyarakat,” ujar Kelilauw saat dihubungi dari Ambon, Selasa (17/3).
Menurutnya, meskipun kondisi transportasi saat ini masih relatif normal, pengalaman setiap tahun menunjukkan adanya lonjakan penumpang yang signifikan sekitar tujuh hari menjelang Lebaran.
“Meskipun saat ini masih normal, biasanya penumpukan penumpang terjadi seminggu sebelum Lebaran. Ini harus diantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Kelilauw mengingatkan, tanpa persiapan yang matang, lonjakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan armada hingga melonjaknya harga tiket.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengevaluasi pelaksanaan program mudik gratis tahun sebelumnya, khususnya di wilayah Banda yang dinilai belum berjalan optimal.
“Tahun kemarin di Banda tidak ada subsidi. Kami dari Komisi III sempat mencoba menghadirkan mudik gratis, tetapi tidak berjalan efektif karena minim peminat,” ungkapnya.
Untuk tahun ini, program mudik gratis kembali dihadirkan menggunakan kapal milik Siong, namun pelaksanaannya terbatas hanya satu kali keberangkatan pada 13 Maret dengan rute tertentu.
Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki pilihan transportasi yang terbatas, yakni melalui kapal feri lintas, kendaraan darat, maupun kapal perintis (sabuk).
Kelilauw juga menyoroti belum beroperasinya kapal Sabuk 80 yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ia menyebut, ketiadaan kapal tersebut memaksa warga menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan mahal.
“Dulu dengan Rp50 ribu sampai Rp100 ribu sudah bisa sampai tujuan. Sekarang harus lewat Masohi, biayanya bisa lebih dari Rp1 juta. Ini sangat memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, tingginya biaya transportasi tersebut sangat tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
Meski demikian, Kelilauw tetap mengapresiasi kinerja ASDP yang dinilai telah berupaya maksimal dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Maluku.
Ia berharap ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah dan operator transportasi dapat terus diperkuat, sehingga kebutuhan masyarakat selama musim mudik dapat terpenuhi dengan baik dan lancar.
“Koordinasi harus terus ditingkatkan agar masyarakat bisa mudik dengan aman, nyaman, dan terjangkau,” pungkasnya.
