AMBON-Pemerintah Kota Ambon mendapat kepercayaan nasional setelah terpilih sebagai salah satu kota kelas satu dalam piloting project digitalisasi bantuan sosial (bansos). Penetapan ini diumumkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Selasa (12/5/2026).
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, terpilihnya Ambon di tengah berbagai tantangan merupakan momentum penting untuk menunjukkan keseriusan daerah dalam mendukung transformasi digital nasional.
“Kita patut bersyukur atas kepercayaan ini, karena di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang ada, Ambon dipercaya menjadi garda depan transformasi digital nasional,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, para narasumber dari Komite Percepatan Transformasi Digital, Penjabat Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan OPD, serta peserta Bimtek dari berbagai unsur ASN.
Digitalisasi untuk Atasi Masalah Klasik Bansos
Dalam pemaparannya, Wali Kota menyoroti persoalan penyaluran bansos yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Ia mengaku kerap menerima protes warga yang merasa tidak pernah mendapatkan bantuan, sementara penerima yang dinilai sudah mampu justru tetap terdaftar.
“Permasalahan utama ada dalam mekanisme penentuan penerima bantuan yang dipengaruhi subjektivitas aparat di lapangan mulai dari RT, RW, desa hingga kecamatan. Ini yang sering membuat bantuan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui implementasi digitalisasi, Pemerintah Kota Ambon berharap teknologi dapat meminimalkan kesalahan data, mengefisienkan verifikasi, dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Agen Digital sebagai Garda Terdepan
Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada para agen yang telah ditunjuk. Mayoritas agen berasal dari ASN dan CPNS baru, yang menurutnya memiliki kompetensi dan energi positif untuk mendukung transformasi tersebut.
“Saudara adalah ujung tombak keberhasilan program ini. Saya bangga karena sebagian besar agen berasal dari ASN dan CPNS baru yang memiliki kapasitas intelektual dan semangat tinggi untuk berkontribusi,” tandasnya.
Tantangan dan Inovasi: Perekaman KTP hingga IKD
Dalam kesempatan itu, Wali Kota memaparkan data kependudukan semester II tahun 2025. Jumlah penduduk Kota Ambon mencapai 363.212 jiwa, dengan penduduk wajib KTP sebanyak 265.472 jiwa. Dari jumlah tersebut, tingkat perekaman KTP telah mencapai 95,32%, namun penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru berada di angka 15,39% atau sekitar 40.867 jiwa.
Angka ini disebut masih menjadi tantangan besar, namun Pemkot terus melakukan inovasi, salah satunya sistem jemput bola ke kampus dan sekolah-sekolah untuk mempercepat proses aktivasi IKD.
Ambon Siap Menjadi Kota Kecil dengan Pelayanan Digital Tinggi
Menutup sambutannya, Wali Kota meminta para peserta Bimtek untuk mengikuti seluruh materi dengan serius demi memastikan kelancaran implementasi di lapangan.
“Ambon ini kota kecil. Secara fisik, mungkin kita sulit bersaing dengan kemegahan gedung-gedung di Jakarta atau Surabaya. Namun dalam hal ketepatan, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik, kita tidak boleh kalah. Itulah kebanggaan yang harus kita bangun bersama,” pungkasnya.
