JAKARTA, GLOBALMALUKU.ID – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat lokal dalam penataan serta pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta pemerintah pusat memastikan masyarakat dan pengusaha lokal tidak tersisih dari pengelolaan kekayaan sumber daya alam di daerahnya sendiri.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak yang berlangsung di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat strategis tersebut menjadi bagian dari upaya menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Provinsi Maluku pekan depan. Pertemuan itu sekaligus membahas tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Di hadapan sejumlah pejabat kementerian dan unsur TNI-Polri, Gubernur Lewerissa menegaskan bahwa penataan Gunung Botak tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban kawasan dan pengamanan aktivitas pertambangan. Lebih dari itu, kebijakan yang diambil negara harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Buru.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan penting bagi pemerintah pusat agar kebijakan pengelolaan Gunung Botak tidak hanya memberikan ruang kepada perusahaan besar atau badan usaha milik negara, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi pertambangan.
Gubernur menyampaikan tiga poin utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pertama, apabila kemampuan permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memadai, maka BUMN yang diberikan mandat mengelola tambang harus membangun pola kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku. Dengan demikian, pelaku usaha daerah tetap memiliki kesempatan berpartisipasi dalam rantai ekonomi pertambangan.
Kedua, pemerintah daerah perlu memperoleh ruang optimal dalam menjalankan kewenangannya, khususnya mendukung penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tentunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, Gubernur meminta adanya skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan. Daerah penghasil harus memperoleh manfaat yang sepadan agar kekayaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, dalam rapat tersebut Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.
Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran kawasan, menutup akses masuk, serta mendirikan sejumlah pos pengamanan untuk mencegah kembali beroperasinya aktivitas pertambangan ilegal.
Kedua institusi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap proses penataan Gunung Botak dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini dinilai penting agar penertiban dapat berjalan tanpa memicu gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Di sisi lain, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang benar-benar bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal. Penataan kembali kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya negara mengendalikan aktivitas pertambangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, serta perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Maluku.
Perjuangan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendorong keterlibatan pengusaha lokal kini menjadi salah satu isu penting dalam penataan Gunung Botak. Sebab, keberhasilan penertiban kawasan tambang tidak semata-mata diukur dari kemampuan negara menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga dari sejauh mana pengelolaan berikutnya mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah penghasil.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak dapat melahirkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan hak serta kepentingan masyarakat lokal. (MN)
