AMBON, GLOBALMALUKU.ID|Kodam XV/Pattimura akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait polemik sengketa tanah OSM di kawasan Kudamati, Kota Ambon. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus mencegah munculnya persepsi keliru terhadap status hukum dan penguasaan lahan tersebut.
Melalui Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, Rabu (11/11/2026), Kodam menegaskan bahwa persoalan tanah OSM harus ditempatkan dalam kerangka fakta hukum, dokumen kepemilikan, serta keseluruhan putusan pengadilan yang telah ditempuh para pihak.
Kodam menyatakan tetap menghormati kebebasan pers, hak masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk hak setiap warga negara untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga negara maupun menempuh jalur hukum.
Namun, penyampaian informasi kepada publik dinilai harus mengedepankan keutuhan fakta, ketepatan memahami putusan pengadilan, dan prinsip keberimbangan agar tidak membangun kesimpulan yang keliru.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Kodam adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata tahun 2013 yang melibatkan Kodam XV/Pattimura sebagai pihak tergugat.
Dalam perkara tersebut terdapat tiga posisi hukum yang perlu dibedakan, yakni gugatan perkara asal yang diajukan Stella bersama para penggugat lainnya, gugatan rekonvensi dari pihak Kodam, serta gugatan intervensi yang diajukan Alfons dan pihak lainnya.
Berdasarkan dokumen putusan yang menjadi dasar klarifikasi Kodam, gugatan perkara asal dinyatakan ditolak seluruhnya. Sementara gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Adapun gugatan rekonvensi yang diajukan pihak Kodam juga dinyatakan ditolak.
Karena itu, Kodam mengingatkan agar amar putusan tidak dipahami secara parsial, apalagi hanya mengambil satu bagian untuk membangun kesimpulan bahwa pihak penggugat intervensi telah memenangkan perkara melawan Kodam.
Pada tingkat banding, berdasarkan dokumen yang dimiliki Kodam, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 42/PDT/2014/PT.AMB tertanggal 12 November 2014 menguatkan putusan tingkat pertama.
Dokumen tersebut juga mencatat bahwa permohonan banding dari pihak Stella dan Alfons tidak dikabulkan. Putusan itu disebut telah berkekuatan hukum tetap pada 6 April 2016.
Meski demikian, Kodam menegaskan tetap menghormati seluruh putusan pengadilan dan proses hukum yang berlaku. Apabila terdapat putusan lain pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang dikemukakan pihak lain, substansi, objek perkara, para pihak, serta pertimbangan hukumnya harus diperiksa secara menyeluruh.
Terkait status tanah OSM, Kodam XV/Pattimura menyebut memiliki dasar administrasi dan dokumen pencatatan aset yang selama ini menjadi bagian dari pengelolaan barang milik negara (BMN).
Dalam klarifikasinya, tanah tersebut disebut sebagai tanah bekas Eigendom Verponding yang telah dikuasai sejak 1950 dan tercatat dalam administrasi BMN.
Namun, Kodam juga mengakui bahwa pencatatan administrasi aset dan pembuktian hak atas tanah merupakan dua aspek hukum yang harus diperiksa berdasarkan dokumen serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, seluruh dokumen relevan tetap membutuhkan pemeriksaan secara cermat dan objektif oleh pihak berwenang untuk memastikan kepastian hukum atas objek tanah yang dipersoalkan.
Di sisi lain, Kodam turut menanggapi adanya tuduhan intimidasi dan persoalan pemanfaatan kawasan OSM, termasuk penerbitan surat peringatan kepada pemilik kios.
Kodam menegaskan tidak membenarkan tindakan intimidasi, kekerasan, maupun perilaku personel yang bertentangan dengan hukum dan disiplin militer.
Setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh personel akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengenai rencana pemanfaatan fasilitas di kawasan tersebut, Kodam memandang perlu adanya penjelasan berdasarkan dokumen, kewenangan, dan prosedur yang sah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Terkait pengaduan kepada Komisi III DPR RI, Kodam menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui lembaga legislatif maupun lembaga negara lainnya.
Kodam juga menyatakan terbuka memberikan penjelasan serta dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang demi memperoleh pemahaman objektif terhadap persoalan tersebut.
Klarifikasi ini menjadi penting mengingat sengketa tanah OSM bukan sekadar persoalan penguasaan fisik lahan, tetapi juga menyangkut kepastian status hukum, administrasi aset negara, hak masyarakat, serta kewajiban semua pihak untuk menghormati proses peradilan.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik tersebut tidak cukup hanya melalui pernyataan sepihak. Dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan, seluruh putusan pengadilan, serta laporan dugaan intimidasi harus ditempatkan dalam pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tentu berharap persoalan tanah OSM di Kudamati tidak berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan. Sebaliknya, seluruh pihak diharapkan mengedepankan keterbukaan, menghormati hak-hak masyarakat, serta tunduk pada supremasi hukum.
Sebab, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai lahan, tetapi juga oleh kekuatan bukti, keabsahan dokumen, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
