AMBON, GLOBALMALUKU.ID| Penanganan kasus temuan 1,7 ton merkuri di kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, kembali menjadi perhatian publik. Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura menegaskan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti terlibat.
Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan penyidikan yang kini ditangani Polisi Militer Kodam (Pomdam) XV/Pattimura.
Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, Rabu (11/11/2026), menyatakan bahwa institusinya berkomitmen memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum, dengan mengedepankan fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah.
Menurutnya, perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut merupakan hal yang dipahami oleh Kodam. Karena itu, tidak boleh ada penyimpangan dalam proses penyidikan maupun tindakan yang berpotensi mengganggu penegakan hukum.
“Kami memahami perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Kodam XV/Pattimura berkomitmen memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur, berdasarkan fakta dan alat bukti, serta tidak memberikan ruang bagi segala bentuk penyimpangan,” ujar Adi.
Selain mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat, Kodam XV/Pattimura juga memberikan perhatian serius terhadap pengamanan barang bukti berupa 1,7 ton merkuri.
Keutuhan, keamanan, keberadaan, serta pertanggungjawaban atas barang bukti tersebut harus dijamin selama proses hukum berlangsung. Setiap tindakan terhadap barang bukti wajib mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses pembuktian.
Hal ini menjadi penting karena merkuri merupakan bahan berbahaya yang membutuhkan penanganan khusus. Dengan demikian, pengawasan terhadap barang bukti bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut integritas penyidikan dan kepastian hukum.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Kapendam juga mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan kasus temuan 1,7 ton merkuri yang ditangani Pomdam XV/Pattimura dengan perkara lain terkait penanganan barang bukti merkuri.
Menurutnya, kedua peristiwa tersebut memiliki objek, kronologi, dan mekanisme penanganan berbeda sehingga informasi yang berkembang harus ditempatkan sesuai konteks masing-masing.
Meski demikian, penyidik Pomdam XV/Pattimura dipastikan masih mendalami berbagai informasi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Kodam menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului proses hukum. Apabila ditemukan bukti keterlibatan oknum, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Adi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa institusi TNI tidak akan melindungi personel yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Namun, di tengah komitmen tersebut, publik tentu masih menantikan hasil konkret penyidikan, terutama mengenai asal-usul 1,7 ton merkuri, siapa pemiliknya, bagaimana mekanisme pengiriman, siapa pihak yang menguasai barang tersebut, serta ke mana sebenarnya bahan berbahaya itu hendak didistribusikan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang harus dijawab melalui proses hukum secara menyeluruh agar pengungkapan perkara tidak berhenti hanya pada penanganan pihak yang diduga terlibat di lapangan.
Transparansi juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian perkara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyisakan ruang bagi spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.
Kasus 1,7 ton merkuri ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di lingkungan Kodam XV/Pattimura. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa tidak ada oknum yang dilindungi, tetapi juga menantikan pembuktian melalui proses penyidikan yang terbuka, objektif, dan berujung pada kepastian hukum.
Sebab, penegakan hukum yang berintegritas tidak cukup hanya menjamin pelaku diproses, tetapi juga harus mampu mengungkap seluruh mata rantai yang bertanggung jawab atas keberadaan dan peredaran merkuri dalam jumlah besar tersebut.
Publik kini menunggu sejauh mana penyidikan Pomdam XV/Pattimura mampu membongkar perkara ini secara utuh, tanpa tebang pilih dan tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
