JAKARTA, GLOBALMALUKU.ID|Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di Maluku membutuhkan strategi khusus yang disesuaikan dengan karakteristik geografis daerah kepulauan. Sebab, penyebaran penduduk yang tersebar di pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi secara merata.
Penegasan tersebut disampaikan Vanath saat mewakili Pemerintah Provinsi Maluku dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Vanath didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.
Di hadapan tim panelis yang terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu, Vanath menjelaskan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Maluku tidak dapat disamakan begitu saja dengan daerah lain, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri atas gugusan pulau dengan persebaran penduduk yang tidak merata.
“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan strategi komunikasi publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah pulau-pulau dengan keterbatasan akses informasi.
Vanath juga menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2029.
Komitmen tersebut secara khusus tertuang dalam Sapta Cita, yakni misi pertama yang menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan, serta akuntabel.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif pemerintah, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan membangun kepercayaan masyarakat.
Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.
Forum ini menjadi ruang evaluasi dan pendalaman terhadap komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan oleh badan publik. Penilaian tidak hanya diarahkan pada keberadaan kebijakan dan mekanisme pelayanan informasi, tetapi juga pada sejauh mana keterbukaan tersebut memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahapan uji publik ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Namun, tantangan yang disampaikan Vanath juga memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi di wilayah kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar penyediaan platform digital. Pemerataan jaringan komunikasi, penguatan kelembagaan pengelola informasi, serta strategi penyebaran informasi yang menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan.
Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan terus mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan komunikasi pemerintah.
Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada pemenuhan regulasi atau penilaian dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat sebagai hak untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
