Home / Berita

Senin, 16 November 2026 - 22:28 WIB

APBD AMBON 2027 DIUSULKAN RP1,14 TRILIUN, BODEWIN TEKANKAN ANGGARAN HARUS BERDAMPAK BAGI RAKYAT

AMBON,GLOBALMALUKU.ID|Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 resmi memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengusulkan belanja daerah sebesar Rp1,141 triliun dengan menekankan efisiensi anggaran dan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027 beserta Nota Keuangan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, dan dihadiri Ketua DPRD Mourits L. Tamaela, Wakil Ketua II Patrick Moenandar, Sekretaris Kota Robby Sapulette, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD Kota Ambon.

Dalam penyampaiannya, Bodewin menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan angka pendapatan dan belanja pemerintah. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dan penyelarasan dengan tema kebijakan fiskal nasional, yakni Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat, Pemerintah Kota Ambon menetapkan arah kebijakan pembangunan 2027 pada akselerasi transformasi digital dan ekonomi kreatif untuk mewujudkan Ambon yang berdaya saing.

Baca Juga  Resmi Buka Musrembang RKPD 2026,Ini Yang Disampaikan Gubernur Maluku

Bodewin mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar lebih cermat dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat.

Menurutnya, dalam kondisi kemampuan fiskal daerah yang harus dikelola secara hati-hati, belanja pemerintah tidak boleh terserap untuk kegiatan yang minim dampak. Setiap alokasi harus memiliki manfaat, efektivitas, dan kontribusi terhadap prioritas pembangunan.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Kota Ambon diproyeksikan sebesar Rp1.167.823.088.845 atau sekitar Rp1,167 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 1,95 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai sekitar Rp1,190 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp906,76 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp1.141.073.088.845 atau sekitar Rp1,141 triliun. Jumlah tersebut mengalami penyesuaian turun 16,77 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp1,332 triliun.

Dari total belanja tersebut, pemerintah mengalokasikan belanja operasi sebesar Rp973,99 miliar, belanja modal Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga Rp9,02 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp75,84 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp55,75 miliar secara neto, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,10 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp56,85 miliar.

Dengan komposisi tersebut, rancangan APBD 2027 mengalami defisit sebesar 2,48 persen dari pendapatan daerah. Bodewin memastikan angka tersebut masih berada dalam batas toleransi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2026.

Baca Juga  Pemkot Ambon Apresiasi SMP Katolik atas Turnamen Basket Xaverius Junior High School 2025

Ia juga berharap adanya relaksasi transfer keuangan ke daerah dari pemerintah pusat agar pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Ambon turut menetapkan sejumlah target indikator makro ekonomi untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,69 persen, sementara tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 4,90 persen.

Pengendalian inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen melalui penguatan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Adapun tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan dengan proyeksi sebesar 11,67 persen. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah akan mendorong penguatan sektor pariwisata, UMKM, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi kreatif guna membuka kesempatan kerja.

Bodewin berharap pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon dapat berjalan lancar sehingga Ranperda APBD 2027 bisa disetujui dan ditetapkan tepat waktu, yakni paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan oleh Wali Kota Ambon dan Ketua DPRD Kota Ambon.

Dengan masuknya Ranperda tersebut ke DPRD, pembahasan selanjutnya akan menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap program dan alokasi anggaran benar-benar sejalan dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kota Ambon.

Share :

Baca Juga

Berita

Vanath Desak Kebijakan UHC Nasional Berpihak pada Maluku: Jangan Samakan Daerah Kepulauan dengan Jawa!

Berita

PERKUAT GERAKAN PKK MALUKU, MAYA BABY LEWERISSA KONSULTASI PROGRAM STRATEGIS DENGAN TP PKK PUSAT

Berita

RISIKO BENCANA MALUKU MENINGKAT, LEWERISSA GANDENG AUSTRALIA PERKUAT KERJA SAMA KEMANUSIAAN

Berita

STUNTING JADI PRIORITAS 2027, BODEWIN SIAPKAN INSENTIF BAGI DESA DAN NEGERI BERPRESTASI

Berita

BODEWIN DORONG INSENTIF BAGI KADER PENANGANAN STUNTING, APBD AMBON 2027 DIMINTA BERIKAN PENGHARGAAN

Berita

WISUDA LANSIA BKL DUSUN SERI 2026, BODEWIN WATTIMENA: PEMERINTAH HARUS HADIR SEPANJANG HAYAT

Berita

Soroti Buruknya Pelayanan RSUD Masohi, Sopaheluwakan Desak Bupati Malteng Segera Bertindak

Berita

DPRD Maluku Tolak Paparan Sepihak PT BTR, Dugaan Pencemaran Laut Wetar Menunggu Hasil Uji KLH