AMBON, GLOBALMALUKU.ID|Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti sejumlah titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku. Pengelolaan dana hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, hingga pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang didorong untuk segera dibenahi.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan KPK RI yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang dipimpin Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Persoalan ini bukan sekadar pembenahan administrasi. KPK mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), indeks integritas Provinsi Maluku masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah angka 72,9 persen.
Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa pembenahan sistem pemerintahan tidak bisa hanya berhenti pada komitmen dan pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, pengawasan ketat, serta transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, pertemuan bersama KPK telah menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah-langkah perbaikan.
Menurutnya, sejumlah persoalan strategis harus menjadi perhatian serius, terutama mekanisme pemberian dana hibah, pengajuan pokir DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Lewerissa.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kesepakatan tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal. Masing-masing perangkat daerah dan pihak terkait harus segera mengambil langkah konkret tanpa harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus.
Bagi Lewerissa, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintahan, sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Maruli Tua Manurung menegaskan bahwa sinergi KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, pemerintah daerah, dan DPRD merupakan bagian penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat.
KPK secara khusus menetapkan tiga sektor sebagai prioritas pembenahan, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Dalam perencanaan pembangunan, mekanisme pengusulan pokir DPRD harus diperbaiki, baik dari sisi prosedur maupun substansi, sehingga tidak membuka ruang penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Pada pengelolaan dana hibah, KPK mendorong penguatan sistem penyaluran agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pelayanan publik.
Sedangkan pada pengadaan barang dan jasa, evaluasi dan pengawasan harus diperkuat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
KPK juga mengingatkan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Pengawasan legislatif dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Yang menjadi perhatian, seluruh komitmen perbaikan tersebut memiliki tenggat waktu. KPK meminta tindak lanjut atas kesepakatan bersama dilaporkan paling lambat akhir Desember 2026.
Dengan demikian, publik tidak hanya menunggu pernyataan komitmen pemerintah, tetapi juga hasil nyata dari pembenahan yang telah disepakati bersama KPK.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.
Pekerjaan rumah Pemprov Maluku kini cukup jelas: membenahi tata kelola hibah, memastikan pokir DPRD berjalan sesuai mekanisme, memperketat pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat integritas aparatur.
Sebab, pemerintahan yang bersih tidak cukup dibangun melalui slogan antikorupsi. Ukurannya adalah transparansi kebijakan, akuntabilitas anggaran, efektivitas pengawasan, dan keberanian menutup setiap celah penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat. (NM)



































