Home / Berita

Rabu, 18 November 2026 - 22:38 WIB

PROYEK JALAN LAPEN MBD BERNILAI Rp9,35 MILIAR TAK DIKERJAKAN, UANG MUKA Rp2,48 MILIAR JADI KERUGIAN NEGARA

GLOBALMALUKU.ID, AMBON |Proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2025 kini berujung perkara hukum. Dua paket pekerjaan jalan lapen dengan total nilai kontrak mencapai Rp9,35 miliar diduga bermasalah setelah ditemukan fakta bahwa pekerjaan fisik di lapangan sama sekali tidak terlaksana alias nol persen.

Ironisnya, uang muka sebesar Rp2.483.685.383 telah dicairkan kepada pihak penyedia. Namun, hingga berakhirnya masa kontrak, tidak ditemukan prestasi pekerjaan maupun mobilisasi peralatan sebagaimana mestinya.

Fakta tersebut terungkap dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Melalui Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejari MBD akhirnya menetapkan satu orang berinisial DT, selaku penyedia pekerjaan, sebagai tersangka.

Penetapan tersangka diumumkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (18/11/2026).

Dua proyek yang menjadi objek penyidikan masing-masing Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.

Kedua pekerjaan tersebut dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025, pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hasil penyidikan, tender kedua paket pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025 dengan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION sebagai pemenang. Selanjutnya, kontrak pekerjaan ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isaskar Daukar, bersama pihak penyedia, Denny Tengens.

Baca Juga  Ini Harapan PJ Walikota Pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Dan Raker Majelis Taklim Al-Madinah

Namun, pelaksanaan proyek ternyata tidak berjalan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Hingga masa kontrak berakhir, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya realisasi fisik. Tidak ada mobilisasi peralatan dan tidak ditemukan pekerjaan yang terpasang.

Penyidik menemukan bahwa pihak penyedia telah menerima pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383. Sementara kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan tidak direalisasikan hingga kontrak berakhir.

Hasil pemeriksaan ahli fisik melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 mengungkapkan bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100 persen pada Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi, kenyataannya progres fisik justru tercatat nol persen.

Temuan tersebut kemudian diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026 yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan dan pengawasan proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan uang rakyat. Sebab, dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak lebih dari Rp9 miliar tidak menghasilkan pembangunan fisik, sementara uang muka miliaran rupiah telah dicairkan.

Penyidik menduga tersangka DT melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

Atas perbuatannya, DT disangkakan dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dakwaan primair.

Baca Juga  Asisten III Membuka Workshop Tranformasi Digital Dan Konferensi Kerja PGRI

Sedangkan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, Kejari Maluku Barat Daya melakukan penahanan terhadap DT selama 20 hari, terhitung sejak Rabu, 18 November 2026, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Meski demikian, penanganan perkara ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penetapan penyedia sebagai tersangka. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan, tender, penandatanganan kontrak, pencairan uang muka hingga pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Peran PPK dan mekanisme pengendalian kontrak juga menjadi aspek penting untuk didalami berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Sebab, proyek pemerintah melibatkan sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya berada pada pihak penyedia, tetapi juga pada setiap pihak sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

Bagi masyarakat Maluku Barat Daya, persoalan ini bukan sekadar angka kerugian negara Rp2,48 miliar. Ada kebutuhan infrastruktur yang tidak terpenuhi, ada anggaran pembangunan yang tidak menghasilkan pekerjaan, dan ada hak masyarakat yang semestinya memperoleh manfaat dari proyek tersebut.

Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel serta memastikan penggunaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kini, publik menunggu proses penyidikan mengungkap secara menyeluruh bagaimana uang muka miliaran rupiah dapat dicairkan, sementara dua proyek jalan tersebut berakhir tanpa satu pun pekerjaan fisik.

 

Share :

Baca Juga

Berita

63 Tahun Fakultas Pertanian Unpatti, Rektor Tantang Kampus Perkuat Riset dan Inovasi Demi Kedaulatan Pangan

Berita

Ambon Jadi Pusat Konsolidasi Kampus Kepulauan, Deklarasi Konsorsium Bidik Pemerataan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Berita

KPK Soroti Integritas Pemprov Maluku, Hibah hingga Pokir DPRD Jadi Fokus Pembenahan

Berita

Terima Piagam Pahlawan Nasional A.M. Sangadji, Lewerissa: Perjuangan Belum Selesai, Saatnya Bebaskan Rakyat dari Kemiskinan

Berita

Maluku Keluar dari Zona Merah KPK, Kepemimpinan Lewerissa–Vanath Bawa Pemprov Tembus Zona Hijau MCSP 2025

Berita

OJK Ungkap Capaian Inklusi Keuangan Maluku, 11 Lembaga Jasa Keuangan dan Dua Pemda Raih Penghargaan

Berita

Vanath Desak Kebijakan UHC Nasional Berpihak pada Maluku: Jangan Samakan Daerah Kepulauan dengan Jawa!

Berita

APBD AMBON 2027 DIUSULKAN RP1,14 TRILIUN, BODEWIN TEKANKAN ANGGARAN HARUS BERDAMPAK BAGI RAKYAT