JAKARTA, GLOBALMALUKU.ID – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, meminta pemerintah pusat menyederhanakan prosedur konsultasi rancangan Peraturan Daerah (Perda). Ia menilai, proses birokrasi yang berulang dan terpisah berpotensi memperlambat pembentukan regulasi di daerah, tanpa harus memberikan nilai tambah terhadap kualitas produk hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Vanath menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme konsultasi dan fasilitasi rancangan Perda agar lebih sederhana, terkoordinasi, serta tidak membebani pemerintah daerah dengan tahapan administratif yang berulang.
Menurutnya, proses fasilitasi seharusnya dapat menjadi ruang penyelesaian sekaligus terhadap berbagai persoalan substansi sektoral. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu menjalani konsultasi secara terpisah untuk persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui satu mekanisme terintegrasi.
“Pemerintah daerah tidak perlu menjalani proses konsultasi yang berulang dan terpisah. Hasil fasilitasi sekaligus dapat menjadi ruang penyelesaian persoalan substansi sektoral, sehingga penyederhanaan prosedur tidak mengurangi kualitas pengawasan dan pembinaan,” tegas Vanath.
Ia menekankan, kebutuhan daerah terhadap pemerintah pusat bukan semata-mata penambahan mekanisme pengawasan, melainkan dukungan nyata berupa peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan teknis, serta penguatan kualitas penyusunan produk hukum daerah.
Persoalan tersebut, kata Vanath, menjadi semakin penting bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Dengan 11 kabupaten/kota, pemerintah daerah menghadapi tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan akses antarpulau hingga ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di sejumlah wilayah.
Karena itu, kebijakan pembentukan Perda tidak bisa diseragamkan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Vanath juga menyoroti rekomendasi DPD RI dalam penguatan kualitas legislasi daerah. Ia berpandangan, rekomendasi tersebut semestinya menjadi instrumen peringatan dini (early warning) sekaligus sumber pengayaan informasi bagi pemerintah daerah dan DPRD.
Namun, rekomendasi tersebut tidak boleh menjadi instrumen yang justru membatasi kewenangan daerah dalam menentukan skala prioritas pembentukan regulasi.
Ia mengingatkan, mekanisme tindak lanjut rekomendasi harus dirancang secara proporsional dan tidak menimbulkan persyaratan formal maupun tahapan birokrasi baru yang berpotensi menghambat penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Lebih jauh, Vanath menegaskan bahwa pembentukan Perda di Maluku harus berpijak pada realitas masyarakat kepulauan. Regulasi daerah perlu mengakomodasi kearifan lokal, keberadaan kelembagaan adat, potensi sumber daya wilayah pesisir, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di pulau-pulau kecil.
Baginya, sebuah Perda tidak cukup hanya memenuhi ketentuan normatif dan kelengkapan administratif. Produk hukum daerah harus memiliki kesiapan implementasi, dukungan pembiayaan, serta kelembagaan yang mampu menjalankan aturan tersebut secara efektif.
Sebab, regulasi yang dibentuk tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan berisiko hanya menjadi dokumen hukum tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui dialog nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong adanya kebijakan legislasi daerah yang lebih adaptif, dengan tetap menjaga kualitas pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat.
Vanath berharap penyederhanaan prosedur, penguatan pendampingan, dan penghormatan terhadap kewenangan daerah dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, pembentukan Perda tidak terjebak dalam panjangnya prosedur birokrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah, khususnya Maluku sebagai provinsi berciri kepulauan. (NM)



































