AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengapresiasi kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Sherly usai mengikuti pertemuan koordinasi dan evaluasi bersama KPK serta para pimpinan daerah kabupaten/kota se-Maluku di Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sherly, kegiatan tersebut memberikan pemahaman penting kepada seluruh kepala daerah mengenai langkah mitigasi dan deteksi dini terhadap berbagai anomali yang berpotensi terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menilai, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor penting yang membutuhkan pengawasan serius agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, transparan, serta terhindar dari praktik penyimpangan.
“Saya sebagai Gubernur Maluku Utara sangat mengapresiasi kegiatan hari ini, kerja sama KPK dengan Kemendagri, BPKP dan LKPP. Kami para kepala daerah diberikan informasi, pemaparan, dan diskusi tentang bagaimana mitigasi serta deteksi dini anomali-anomali dalam proses pengadaan yang terjadi di daerah masing-masing,” ungkap Sherly kepada wartawan.
Ia menjelaskan, tujuan utama penguatan tata kelola keuangan daerah adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memastikan belanja daerah mampu menyelesaikan persoalan pembangunan.
Sherly menegaskan, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan anggaran negara maupun daerah memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuannya satu, sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo, bagaimana APBD di daerah ini setiap rupiahnya dimanfaatkan. Bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi memastikan masalah di daerah itu selesai dan bermanfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sherly mengungkapkan bahwa berbagai materi teknis dan pertukaran informasi dalam pertemuan tersebut menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan, terutama dalam mengantisipasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.
Tidak berhenti pada pertemuan koordinasi, KPK juga dijadwalkan melaksanakan kegiatan lanjutan pada 6 hingga 9 Desember 2026. Kegiatan tersebut akan menyasar organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
“Pada tanggal 6 sampai 9 Desember nanti, KPK akan datang untuk kegiatan seperti ini di masing-masing OPD, DPRD, 10 kabupaten/kota dan provinsi. Ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang sudah diberikan masing-masing daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, tindak lanjut secara teknis akan dikoordinasikan melalui inspektorat masing-masing kabupaten/kota yang selanjutnya berkomunikasi langsung dengan KPK, terutama terkait langkah-langkah deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
Sherly berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen evaluasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah mitigasi dan perbaikan sistem pemerintahan.
“Intinya, semua catatan itu diharapkan untuk di-follow up, dimitigasi, dan tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan pengawasan harus menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah daerah. Sebab, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan setelah ditemukan persoalan, tetapi harus dimulai dengan membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Dengan adanya pendampingan KPK bersama Kemendagri, BPKP dan LKPP, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas pengawasan internal, serta memastikan penggunaan APBD sesuai prioritas pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan melalui penggunaan anggaran secara tepat, bertanggung jawab, dan bebas dari penyimpangan.



































