Home / Berita

Minggu, 10 Maret 2024 - 09:01 WIB

Direktur Jenderal Imigrasi Menginisiasi Tunjungan Khusus Bagi ASN Yang Bertugas Di Wilayah Perbatasan

GlobalMaluku.ID,Atambua-Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menginisiasi tunjangan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas secara penuh di kawasan terpencil, terluar dan wilayah perbatasan.

“Kita perlu memberikan perhatian khusus pada pelaksana fungsi keimigrasian disepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia, baik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun Pos Lintas Batas,” ujar Silmy ketika meninjau Pos Lintas Batas Tradisional Turiskain di Atambua, Nusa Tenggara Timur.

Silmy menjelaskan bahwa petugas imigrasi di perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga gerbang negara. Mereka bertugas mengawasi lalu lintas manusia, serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Kawasan perbatasan memilikiperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

“Tugas mereka tidak mudah. Mereka harus bekerja di daerah yang terpencil dan dengan kondisi yang serba terbatas,” kata Silmy dalam rilis yang diterima indonesiatimur.co Sabtu (09/03/2024).

Oleh karena itu, Silmy menilai bahwa mereka perlu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang sepadan, salah satunya melalui pemberian tunjangan khusus.

Baca Juga  Siap Amankan Pilkada,Polres Malteng Gelar Apel Pasukan Ops Mantap Praja Salawaku 2024

“Tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para petugas imigrasi di wilayah terpencil, terluar dan perbatasan. Pemberian tunjangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut,” ujar Silmy.

Skema pemberian tunjangan khusus ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Tunjangan Khusus Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Direktorat Jenderal Imigrasi Yang Bertugas Secara Penuh Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Kawasan Perbatasan yang rancangannya sudah diajukan sejak Oktober 2023. Sebagaimana Perpres Nomor 49 tahun 2010 Tentang Tunjangan Operasi Pengamanan

Bagi Prajurit TNI dan ASN yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan. Saat ini, rancangan Perpres tersebut sedang dikaji oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk kemudian diajukan ke Sekretariat Negara.

Silmy optimis bahwa Perpres tersebut akan diterbitkan sehingga tunjangan khusus dapat segera diberikan kepada para petugas imigrasi yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.

Baca Juga  Asri Arman Dan Selfinus Kainama Tiba Di Bumi Saka Mese Nusa Disambut Seluruh Warga SBB

Penambahan tunjangan tersebut juga dapat menjadi stimulus perputaran ekonomi di pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan. Hal ini karena para petugas imigrasi akan memiliki daya beli yang lebih tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Di samping tunjangan khusus, Dirjen Imigrasi juga merencanakan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi seluruh kantor imigrasi dan mitra kerja lainnya.

“Jadi kami sudah membuat Pokja perbatasan yang nantinya akan membuat rencana, kemudian dilanjutkan dengan anggaran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan implementasi rencana tersebut,” jelas Silmy.

Dia menegaskan, melengkapi sarana dan prasarana imigrasi lintas negara jalur darat sama pentingnya dengan jalur udara dan laut. Tidak ketinggalan pentingnya sinergisitas
antara Direktorat Jenderal dengan stakeholders terkait, baik dalam konteks permasalahan pembukaan lahan hingga hak prioritas.

“Jangan sampai tugas dan fungsi petugas imigrasi menjadi terhambat karena masalah sarana prasarana,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Benhur Watubun Ingatkan Pemprov Maluku: Jangan Bangun Ambon Saja, APBD 2027 Wajib Sentuh Pulau Terluar!

Berita

Lewerissa dan Seluruh Kepala Daerah Teken Komitmen Antikorupsi, Pokir DPRD hingga Dana Hibah Jadi Sorotan KPK

Berita

Maya Baby Lewerissa Bawa Kabar Baik dari Jakarta, PAUD Maluku Dapat Dukungan Renovasi dan Insentif Guru

Berita

Sherly Tjoanda Apresiasi Pendampingan KPK, APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Berita

Lewerissa Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran, Pemda se-Maluku Diminta Serius Benahi Tata Kelola Keuangan

Berita

KIP Kuliah 2026 Tanpa Kuota, Sandro Mihradi Tegaskan Akreditasi Prodi Jadi Syarat Penting

Berita

Unpatti Tekankan Integritas Penerima KIP Kuliah 2026, Malle: Beasiswa Bukan Sekadar Bantuan, Tetapi Amanah

Berita

Vanath Minta Proses Pembentukan Perda Dipangkas, Maluku Butuh Regulasi yang Berpihak pada Karakter Kepulauan