JAKARTA, GLOBALMALUKU.ID – Percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Di tengah upaya mendorong realisasi proyek migas berskala besar tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak tidak boleh diabaikan dan harus segera diselesaikan.
Penegasan itu disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rapat strategis tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, pihak Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan fasilitas Blok Masela.
Dalam forum tersebut, Gubernur secara khusus mendorong Inpex bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat berdasarkan hasil penilaian dan data yang telah melalui proses verifikasi.
Bukan hanya kompensasi, pemerintah juga memastikan sejumlah bentuk penanganan dampak sosial yang harus dipenuhi kepada masyarakat terdampak.
Langkah tersebut mencakup bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi warga yang memenuhi ketentuan, relokasi enam unit rumah yang berada di dalam area pembangunan Blok Masela, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, serta penggantian biaya tanam tumbuh sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat.
Sementara itu, bantuan peralatan hidup juga menjadi bagian dari skema penanganan dampak sosial. Besaran nilainya akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Persoalan ini menjadi bagian penting dalam tahapan percepatan proyek, mengingat pembangunan Blok Masela bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Karena itu, keterlibatan unsur TNI-Polri dan Forkopimda dalam rapat koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan di lapangan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan, percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat. Jangan sampai kepentingan investasi dan target pembangunan nasional berjalan lebih cepat, sementara persoalan sosial yang menyangkut kehidupan warga justru tertinggal.
Proyek Blok Masela memang memiliki arti strategis bagi pengembangan sektor energi nasional dan pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun, keberhasilan proyek tersebut juga perlu diukur dari sejauh mana masyarakat di sekitar wilayah pembangunan memperoleh perlindungan, kepastian hak, serta manfaat nyata.
Melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemprov Maluku berharap seluruh persoalan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dapat segera dituntaskan.
Kini, masyarakat terdampak menantikan realisasi dari berbagai komitmen tersebut, terutama kepastian pembayaran kompensasi, relokasi rumah, bantuan biaya hidup, dan pemenuhan hak lainnya.
Percepatan Blok Masela bukan semata-mata tentang mengejar investasi dan pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat Maluku tidak menjadi pihak yang harus menanggung beban pembangunan tanpa memperoleh kepastian atas hak-haknya.
