GlobalMaluku.ID,Piru-Melki Sedek Tuhehay, Anggota DPRD kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)Provinsi Maluku, adalah salah satu wakil rakyat dua periode.
Melki Sedek di pilih oleh rakyat karena di lihat semasa menjadi wakil rakyat, Melki terlihat tenang dan cukup berwibawa.
Namun ternyata di balik kepribadian yang tenang, Melki, bukanlah seorang politisi yang berpihak tehadap rakyat di kabupaten SBB, melainkan berpihak terhadap Pj Bupati yang sedang menyengsarahkan rakyat.
Dua kali sudah Melki Sedek mengeluarkan pendapatnya ke publik, pertama Melki mengecam keras petugas kebersihan saat mereka menuntut Pemerintah Daerah, agar hak mereka sebagai petugas kebersihan yang belum di bayar oleh pemerintah dalam kurungan waktu selama 112 hari, atau 4 bulan kerja.
Melki Sedek, mengecam keras aksi mereka, bahkan di anggap mereka telah menciderai marwah daerah ini, tanpa Melki sadari, kalau mereka sudah hampir 112 hari sedang dalam kondisi susah, bahkan untuk makan saja, mereka harus berhutang ke kios- kios pedagang.
Salah satu Warga masyarakat SBB di Pasar Gemba Kairatu,yang engan namanya di publikasikan mengatakan,”Saya setelah menonton isi pernyataan Melki di salah satu media online, saya sadar betul, ternyata, kalau menjadi rakyat kecil, kami sungguh tidak ada artinya sama sekali, di Mata mereka para wakil rakyat, ucapnya, Jumat(24/11/2023).
Tambahnya, Melki juga menganggap, kalau ada keterlibatan oknum OPD yang ikut main di balik aksi itu, padahal mereka para OPD telah membuka suara, kalau tertunda pembayaran di karenakan Pj Bupatilah yang tidak mau untuk menanda tangani SK yang di lampirkan bersama SPM untuk bisa mendapatkan SP2d agar pencairan bisa berlangsung.
Kini, Melki Sedek Tuhehay, juga mulai bersuara kembali ke media, kalau saat ini, negara sedang dalam kondisi krisis kepemimpinan, mulai dari pusat sampai ke daerah, termasuk SBB.
Apakah Melki ini mungkin sedang dalam pengaruh minuman keras,? Tanya sumber geram.
Melki juga menyebut dua nama pengurus PDI-perjuangan yang ikut prihatin dengan kondisi ini, kedua nama yang di sebut Melki ialah, Mercy Chriastiana Barends, ST , dan Zeth Y, B, Maryate, S,Sos, Mercy adalah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dapil Maluku, sementara, Zeth Maryate adalah ketua DPC PDI- Perjuangan kabupaten SBB, sekaligus calon anggota DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 1.
Secara tidak langsung, saya menduga, Melki sedang mensosialisasikan mereka ke publik, agar rakyat bisa mengingat mereka kembali, tanpa ia sadari kalau sikapnya ini malah memperkeruh suasana publik, ucap sumber lagi.
Sumber yang tak mau nama nya di publikasi kan itu, menyebut Dengan melibatkan kedua nama tersebut, Melki menjelaskan, tentang kondisi negara saat ini, padahal, tanpa ia sadari kalau kondisi ini merupakan kegagalan bagi PDIP sendiri karena selama ini, seluruh rakyat Indonesia tahu, kalau negara ini, sedang di atur oleh PDIP, itu berarti, Melki telah mengakui secara tidak langsung kalau semua yang sedang terjadi saat ini, adalah kesalahan dari PDIP itu sendri.
Termasuk kabupaten ini, yang sedang kacau balau, kondisi keuangannya, membuat angka APBD berkurang, papar sumber.
Ia juga membeberka, selama dua tahun masa kepemimpinan Andi Chandra selaku Pj Bupati, keuangan daerah telah hangus sebesar, Rp 44 Milyar, tetapi Melki dan ketua DPC-nya Zeth Maryate diam, Mercy Barends juga ikut diam, lantas apa yang mau kita harapkan dari orang -orang ini dan juga Partai mereka.
Sejarah mencatat, PDI-perjuangan di kabupaten SBB selama ini, selalu diam, tak pernah bersuara karena mereka orang -orang PDIP seperti Melki Sedek, tidak berpihak kepada rakyat di SBB, padahal PDIP telah menduduki jabatan wakil ketua dua di DPRD SBB, jabatan tersebut di pikul oleh La nyong, yang adalah anggota kepengurusan PDIP di tingkat kabupaten.
Mereka semua tahu, kalau akibat dari ketidak mampuan Pj Bupati, sehingga uang daerah senilai Rp 44 Milyar bisa hangus terblokir oleh pemerintah pusat, (pempus) tetapi mereka diam saja, yang anehnya, para pegawai honorer, dan petugas kebersihan menuntut hak mereka dari Pemerintah Daerah, mereka di kecam, oleh Melki Sedek dengan alasan, mereka telah merusak mawah daerah, lantas, kalau ketidak mampuan Pj Bupati, siapa lagi yang harus di salah kan,? Pasti saja OPD yang di anggap bersalah, karena Pj Bupati adalah tuang besar bagi Melki dan partainya di SBB, tutup sumber.
