AMBON, GLOBALMALUKU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang sinkronisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026), tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui anggota DPRD dapat terakomodasi secara tepat dalam arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, S.STP., serta perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Beni Pandam Negroho, bersama sejumlah unsur perangkat daerah Kota Ambon.
Sekretaris DPRD Kota Ambon sekaligus Ketua Panitia, Alvian Lewenussa, dalam laporannya menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting yang menentukan arah, tujuan, strategi, serta kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab substantif untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, terutama melalui penghimpunan dan penyampaian aspirasi masyarakat secara terstruktur, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kegiatan Bimtek tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai mekanisme, tahapan, serta tata cara pengintegrasian pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penjaringan, penghimpunan, dan penyusunan aspirasi masyarakat agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Lewenussa juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Morets Tamaela, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK yang telah berkenan hadir untuk memberikan penguatan kapasitas kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.
Menurut Tamaela, kehadiran para narasumber merupakan bentuk dukungan dan sinergi pemerintah pusat serta lembaga pemeriksa keuangan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan legislatif daerah.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi anggaran dan mendukung perencanaan pembangunan, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu instrumen yang sangat strategis.
“Pokok-pokok pikiran DPRD bukanlah sekadar daftar keinginan politik, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang kita serap secara langsung melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing,” tegas Tamaela.
Ia menilai, tantangan utama yang harus dijawab bersama adalah memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui pokok-pokok pikiran DPRD dapat terintegrasi secara utuh dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, sinkronisasi yang tepat diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, melalui Bimtek tersebut, pimpinan dan anggota DPRD diharapkan memperoleh pendalaman teknis mengenai mekanisme penyelarasan pokok-pokok pikiran dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kehadiran perwakilan BPK juga diharapkan memberikan perspektif dari sisi pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap usulan program pembangunan tidak hanya memperhatikan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memenuhi prinsip kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Ambon diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai lembaga representasi masyarakat, dengan memastikan bahwa aspirasi yang diperjuangkan tidak berhenti pada forum reses dan pembahasan politik, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ambon.
