AMBON- Komisi IV DPRD Maluku menyoroti pengelolaan sektor Pariwisata daerah yang dinilai masih minim kreativitas dan belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Padahal, Maluku memiliki kekayaan destinasi wisata yang luar biasa, yang dinilai sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi.
“Kalau Papua itu disebut surga yang jatuh ke bumi, serpihannya ada di Maluku. Tapi sangat disayangkan, potensi wisata Maluku yang begitu banyak, justru hanya dikelola tiga destinasi saja: Pantai Liang, Namalatu, dan Gong Perdamai, namun Banda belum dikelola oleh Provinsi Maluku” ungkap Wakil Ketua Komisi Syarifudin usai rapat bersama mitra, selasa (08/07/2025).
Komisi IV mendorong Dinas Pariwisata Maluku untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi yang ada. Pariwisata, kata mereka, adalah sektor yang menuntut inovasi dan kerja sama, bukan hanya sekadar mengelola aset yang ada.
“Kami meminta Dinas Pariwisata jangan hanya berpikir kelola wisata itu harus beli aset. Harus mulai berpikir lebih kreatif, bisa kerja sama dengan pihak ketiga, tanpa harus mengeluarkan modal besar. Misalnya, kita dukung pengembangannya, tapi nanti kita dapat bagi hasil atau menarik retribusi dari sana,” tegas Syarifudin
Menurutnya, dalam pembahasan APBD 2025, Dinas Pariwisata menetapkan target PAD sebesar Rp1,01 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai sekitar Rp300 juta, jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi baru dalam pengembangan pariwisata daerah.
Komisi IV juga menyoroti bahwa hingga saat ini Maluku belum masuk dalam daftar 10 destinasi wisata prioritas nasional, padahal keindahan alamnya tidak kalah dibanding daerah lain. Oleh karena itu, geliat pariwisata Maluku harus terus ditingkatkan dengan menggali potensi di seluruh kabupaten/kota.
Sebagai contoh, di Kabupaten Buru, potensi wisata bukan hanya pantai, tetapi juga agro wisata yang bisa dikembangkan. “Hal-hal seperti ini harus dijajaki, bisa kerja sama dengan investor. Kita bangun pariwisata, mereka kelola, daerah dapat bagi hasil. Jadi ada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” ungkapnya
Komisi IV juga mengkritisi investasi besar-besaran di Pantai Liang yang mencapai miliaran rupiah, namun pendapatan yang diperoleh tidak sebanding. “Nilai Investasi untuk pembebasan lahan yang diproyeksikan Rp10 miliar, tapi pendapatan hanya sekitar Rp300 juta. Ini sangat tidak seimbang. Harus dicari cara yang lebih efektif agar potensi wisata ini benar-benar menghasilkan untuk daerah.”
Dewan melalui komisi IV berharap ke depan, ”Dinas Pariwisata dapat memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kreativitas dalam mengelola pariwisata, sehingga Maluku bisa bersaing dan menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD.” Tutup Syarifudin
