AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menegaskan komitmennya bersama pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, guna mendorong kinerja yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menyatakan bahwa langkah tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya serius menghadirkan perubahan nyata dalam sistem pemerintahan.
“Ini bukan formalitas. Ini adalah komitmen bersama untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Lewerissa kepada wartawan di Ambon.
Ia menekankan bahwa rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi sekaligus pendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, keberhasilan implementasi rekomendasi tersebut sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah.
“DPRD dan pemerintah daerah harus berjalan seiring. Rekomendasi tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut belum berjalan seimbang dan berpotensi membebani pemerintah daerah.
“Kebijakan efisiensi harus dikoordinasikan dengan baik. Jangan hanya daerah yang diminta berhemat, pemerintah pusat juga harus melakukan hal yang sama,” kata Benhur.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan internal secara serius, termasuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga yang ada.
“Pusat juga harus berani mengefisiensi diri, termasuk memangkas lembaga yang tidak memberikan manfaat nyata,” tambahnya.
Benhur menilai, jika kebijakan efisiensi dilakukan secara menyeluruh dan berimbang antara pusat dan daerah, maka akan tercipta ruang fiskal yang lebih luas. Hal ini dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Maluku.
DPRD Maluku berharap, melalui sinergi yang kuat dan kebijakan yang adil, upaya reformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
