Sosialisasi ini menunjukan komitmen Widya yang juga isteri Gubernur Maluku ini untuk memberdayakan serta melindungi kaum perempuan dan anak di Provinsi Maluku dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan PP dan PA di Provinsi Maluku, yang muaranya pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
Dalam sambutannya Widya menjelaskan, P2TP2A adalah pusat pelayanan yang teritegrasi terhadap perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan anak.
Dasar pelaksanaannya adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 711/2020 tentang Pembentukan Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.
“P2TP2A adalah Lembaga layanan pemerintah daerah yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan serta penyediaan data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, sedangkan tugasnya adalah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder demi terpenuhinya hak perempuan dan anak,” ujar Widya.
Dalam kesempatan itu, Widya mengungkapkan, sejak Januari sampai dengan Mei 2022 terdapat 170 kasus kekerasan yang penanganannya dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Maluku.
Dan pada tahun 2020, terdapat Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan modus memberikan iming-iming berupa pekerjaan kepada 5 orang anak berusia 14-15 tahun berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara (Kendari). Kasus tersebut telah diselesaikan dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
“Oleh karena itu, saya selaku Ketua P2TP2A Provinsi Maluku, mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten SBT lebih serius dalam penanganan kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak serta memberikan pemikiran yang konstruktif demi peningkatan kualitas layanan bagi korban kekerasan.
“Sosialisasi yang saat ini dilakukan di Kabupaten SBT, tentunya sebagai upaya meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka perlu dibentuk P2TP2A di Kabupaten SBT yang kepengurusannnya diketuai oleh Isteri Bupati/ Ketua TP PKK SBT.
Saya juga berharap, jika seluruh kabupaten/kota sudah memiliki P2TP2A, kerja kami bisa terkoordinir dengan baik dalam melakukan penanganan secara teknis di lapangan dalam mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku,” tandas Widya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku , Wakil Bupati SBT, Idris Rumalutur, Forkopimda Kabupaten SBT, Ketua TP- PKK Kab.SBT, Yulia Misa Keliobas, Para Tokoh Agama dan Pemerhati Perempuan.
