AMBON–Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa seluruh kerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin M. Wattimena dan Wakil Wali Kota (Wawali) Ely Toisutta berfokus pada kerja nyata membangun kota, bukan sekadar pencitraan. Penegasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald H.Lekransy, dalam keterangannya kepada media, Rabu (17/8/25).
Menurutnya, sejak awal menjabat, Wali Kota dan Wawali telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. “Komitmen penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota dan Wawali saat ini adalah kerja untuk bikin bagus Ambon, bukan pencitraan,” tegas Lekransy.
Ia menjelaskan bahwa “Bangun Ambon Par Samua” telah menjadi dasar utama dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Bagaimana mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan – itu yang menjadi fokus,” tambahnya.
Lekransy juga menanggapi sejumlah opini publik yang menyebut kinerja Wali Kota terkesan hanya pencitraan. Ia menilai anggapan tersebut keliru dan tidak berdasar. “Masyarakat dapat menilai sendiri kerja-kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon hingga saat ini – apakah itu hanya pencitraan atau kerja nyata. Karena dua hal ini berbeda secara prinsipil dalam konteks pembangunan,” jelasnya.
Dalam 210 hari masa kerja, Lekransy menyebutkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan sebagai wujud kerja nyata pemimpin Kota Ambon saat ini. “Hari ini dalam 210 hari kerja Walikota dan wakil walikota Ambon, kita lihat bagaimana komitmen membangun ambon menjadi Kota cerdas, melalui berbagai upaya – Upaya pembangunan, pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk upaya optimalisasi PAD,” ujar Lekransy.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Wali Kota dan Wawali terbuka membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan (OKP) dan kelompok masyarakat lainnya, guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. “Kemitraan ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
