Home / Berita

Kamis, 19 Oktober 2023 - 11:00 WIB

Pj Desa Lokki Tabrak Aturan, Lisapally,Surat Edaran Pj Bupati Harus Di Jaga Dan Patuhi

GlobalMaluku.ID,Ambon-Terkait kebijakan Penjabat kepala Desa Lokki, kecamatan Huamual ,Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) ,tentang proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Lokki, Masih ada ruang untuk di kordinasikan dengan Pj kepala desa ,Amrosis Putuleihalat.

Saya sudah memanggil saudara Pj kepala desa Lokki Amrosis Putuleihalat untuk menanyakan hal ini, ucap kepala dinas Pemberdayaan Desa (kadis pemdes) kabupaten SBB Reinhold Lisapally, S. sos ,fia telepon selulernya kepada media ini ,Rabu (18/10/2023).

Menurutnya, kendati terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu adalah kewenangan Pj kepala desa, namun Pj kepala desa harus merujuk kepada petunjuk undang undang nomor 6 tahun 2014, dan Permendagri 67, serta mempelajari isi dari Permendagri tersebut agar tidak di anggap menyalahi aturan, selain itu Pj kepala Desa juga harus mengacu kepada surat edaran Bupati SBB yang telah di kirimkan ke semua Desa yang ada di kabupaten SBB, ujar Lisapally.

Baca Juga  Buka Bimtek Penyusunan SPBE,Ini Yang Dikatakan Sabirin

Ia menambahkan,”sebab isi dari surat edaran Bupati itu di dalamnya Bupati SBB telah menegaskan dan menjelaskan kepada seluruh kepala Desa mau-pun Pj kepala Desa, agar terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus mengacu kepada peraturan perundang undangan. “Tetapi apa yang telah di lakukan oleh saudara Pj kepala Desa Masih ada ruang untuk di bicarakan dengan Pj kepala desa.

Kadis telah memperranyakan hal tersebut,akan tetapi Pj kepala Desa mengatakan kalau dirinya menggantikan perangkat Desa yang berada di Desa Lokki di karenakan para perangkat desa yang adalah kepala dusun, mereka tidak memiliki Sk selama ini, ucap kadis tentang pengakuan Pj kepala desa Lokki.

Baca Juga  Pj Gubernur Secara Resmi Membuka ICIR 6,Ini Harapannya

Sementara itu untuk menanggapi hal tersebut ,dari tempat yang berbeda ketua BPD desa lokky Ricad Purimahua, kami telah mengirim surat kedua kepada saudara Pj kepala Desa untuk mempertanyakan kebijakan yang telah dia ambil, dan tidak ada kepala- kepala dusun atau perangkat Desa yang tidak memiliki Sk, karena mereka semua telah menerima tunjangan dari dana Desa, jadi saudara pj kepala desa telah memberikan informasi bohong kepada kadis pemdes, ucap purimahua

Tambahnya, apa yang telah disampaikan oleh Pj kepala Desa Lokki Amrosis Putuleihalat merupakan informasi bohong untuk menutupi kebijakan yang dia ambil yang sudah nyatanya menabrak aturan, kami akan tetap mengambil langka terkait hal ini, tutup Purimahua.

Share :

Baca Juga

Berita

Blok Masela Jangan Cuma Keruk Kekayaan Maluku! Pemprov Desak Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Prioritas

Berita

Gubernur Maluku Dukung Seram Opportunity, 400 Kluster Sawit Dibidik dan 20 Ribu Tenaga Kerja Ditargetkan

Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Bulog Capai Pengadaan 4 Juta Ton Beras, Gubernur Maluku Hadir di Ambon

Berita

Wattimena Tegaskan Penataan OPD Bukan untuk Tambah Jabatan, Tapi Perkuat Pelayanan Publik

Berita

Kejati Maluku Ingatkan Kepala Sekolah: Kelola Dana BOSP, Jangan Campur Kepentingan Pribadi

Berita

Halidah Rahawarin Resmi Jabat Wakil Dekan FK Unpatti, Rektor Bidik Akreditasi Unggul

Berita

Tenaga Kerja Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir, Pemerintah Diminta Bela Anak Maluku

Berita

Lewerissa: ASN Sehat, Solid, dan Profesional untuk Perkuat Pelayanan Publik