Home / Berita

Kamis, 19 Oktober 2023 - 11:00 WIB

Pj Desa Lokki Tabrak Aturan, Lisapally,Surat Edaran Pj Bupati Harus Di Jaga Dan Patuhi

GlobalMaluku.ID,Ambon-Terkait kebijakan Penjabat kepala Desa Lokki, kecamatan Huamual ,Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) ,tentang proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Lokki, Masih ada ruang untuk di kordinasikan dengan Pj kepala desa ,Amrosis Putuleihalat.

Saya sudah memanggil saudara Pj kepala desa Lokki Amrosis Putuleihalat untuk menanyakan hal ini, ucap kepala dinas Pemberdayaan Desa (kadis pemdes) kabupaten SBB Reinhold Lisapally, S. sos ,fia telepon selulernya kepada media ini ,Rabu (18/10/2023).

Menurutnya, kendati terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu adalah kewenangan Pj kepala desa, namun Pj kepala desa harus merujuk kepada petunjuk undang undang nomor 6 tahun 2014, dan Permendagri 67, serta mempelajari isi dari Permendagri tersebut agar tidak di anggap menyalahi aturan, selain itu Pj kepala Desa juga harus mengacu kepada surat edaran Bupati SBB yang telah di kirimkan ke semua Desa yang ada di kabupaten SBB, ujar Lisapally.

Baca Juga  Pemkot Ambon Siap Wujudkan Swasembada Pangan, Dukung Panen Raya Nasional 2026

Ia menambahkan,”sebab isi dari surat edaran Bupati itu di dalamnya Bupati SBB telah menegaskan dan menjelaskan kepada seluruh kepala Desa mau-pun Pj kepala Desa, agar terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus mengacu kepada peraturan perundang undangan. “Tetapi apa yang telah di lakukan oleh saudara Pj kepala Desa Masih ada ruang untuk di bicarakan dengan Pj kepala desa.

Kadis telah memperranyakan hal tersebut,akan tetapi Pj kepala Desa mengatakan kalau dirinya menggantikan perangkat Desa yang berada di Desa Lokki di karenakan para perangkat desa yang adalah kepala dusun, mereka tidak memiliki Sk selama ini, ucap kadis tentang pengakuan Pj kepala desa Lokki.

Baca Juga  Wattimena ,Sitanala Learning Centre Akan Mendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sementara itu untuk menanggapi hal tersebut ,dari tempat yang berbeda ketua BPD desa lokky Ricad Purimahua, kami telah mengirim surat kedua kepada saudara Pj kepala Desa untuk mempertanyakan kebijakan yang telah dia ambil, dan tidak ada kepala- kepala dusun atau perangkat Desa yang tidak memiliki Sk, karena mereka semua telah menerima tunjangan dari dana Desa, jadi saudara pj kepala desa telah memberikan informasi bohong kepada kadis pemdes, ucap purimahua

Tambahnya, apa yang telah disampaikan oleh Pj kepala Desa Lokki Amrosis Putuleihalat merupakan informasi bohong untuk menutupi kebijakan yang dia ambil yang sudah nyatanya menabrak aturan, kami akan tetap mengambil langka terkait hal ini, tutup Purimahua.

Share :

Baca Juga

Berita

Pemkab Malra Gandeng Kemensos, 1.017 Warga Nikmati Layanan Bakti Sosial Terintegrasi

Berita

DPRD Maluku Desak Tindak Lanjut LKPJ 2025, Soroti Pentingnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Berita

DPRD Maluku Siapkan Kuota BBM 2027, Komisi II Panggil OPD dan Soroti Ketimpangan Distribusi

Berita

Wali Kota Ambon Tutup Workshop UNDERVAC-ID, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Cakupan Imunisasi

Berita

Kosgoro Maluku Gelar Musda II, Perkuat Soliditas Hadapi Tantangan Global

Berita

1.298 Lulusan Unpatti Dikukuhkan, Rektor Tegaskan Wisuda Bukan Akhir, Tapi Awal Pengabdian

Berita

Indonesia di Tengah Disrupsi Global: Kaum Muda Ditantang Jadi Motor Perubahan

Berita

Unpatti Gelar Pelatihan Perawatan Mikroskop untuk Tingkatkan Kompetensi Laboran dan Guru