AMBON – Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat menghadiri peluncuran implementasi SP2D Online, Jumaat (12/06/2026) di ruang rapat vlisingen yang didukung oleh Bank Maluku-Malut.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era modern. Karena itu, seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi guna menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah Kota Ambon terus berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dan mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik,” ujar Wattimena.
Menurutnya, implementasi SIPD yang telah berjalan beberapa tahun terakhir memang masih membutuhkan sejumlah penyesuaian. Namun, sistem tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.
Wattimena juga menegaskan komitmennya untuk mendorong seluruh transaksi keuangan pemerintah dilakukan secara non-tunai. Langkah ini dinilai mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan, meningkatkan akurasi penyaluran dana, serta memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Semua transaksi harus non-tunai. Biaya perjalanan dinas, pembayaran kegiatan, hingga berbagai transaksi lainnya harus dilakukan secara digital agar lebih transparan dan mudah dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Peluncuran SP2D Online, lanjutnya, menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat proses pencairan anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan layanan. Sistem ini juga diyakini mampu memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai salah satu kota yang telah ditetapkan sebagai bagian dari program 100 Smart City nasional, Ambon dituntut menjadi contoh dalam penerapan teknologi informasi di kawasan Maluku.
“Kalau Ambon sudah menjadi kota percontohan Smart City, maka kita harus mampu menunjukkan bahwa teknologi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Selain penguatan sistem keuangan digital, Pemerintah Kota Ambon juga terus mengembangkan berbagai aplikasi layanan berbasis teknologi informasi guna mendukung keterbukaan data dan pengawasan transaksi keuangan daerah secara real time.
Di sisi lain, Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus dihadapi, salah satunya tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperoleh data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Menurutnya, Ambon sebagai kota pendidikan setiap tahun menerima puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah dan meluluskan ribuan sarjana. Kondisi ini turut memengaruhi data ketenagakerjaan yang perlu dikelola secara lebih terukur.
“Dengan dukungan teknologi dan data yang akurat, kita berharap berbagai persoalan pembangunan, termasuk pengangguran, dapat ditangani secara lebih efektif,” tandasnya.
Peluncuran SP2D Online ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Ambon dalam mempercepat transformasi digital birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
