AMBON, GlobalMaluku.ID | Keterbatasan investasi, minimnya lapangan kerja formal, hingga belum optimalnya perputaran uang di daerah masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi Provinsi Maluku.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat menghadiri Maluku Business Forum 2026 yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku, di Lantai 5 Hotel Santika Ambon, Minggu (1/11/2026).
Dalam forum yang menghadirkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, Vanath memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.
Vanath menjelaskan, secara statistik pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,56 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan pertama 2026 dan kembali naik menjadi 5,31 persen pada triwulan kedua.
Namun, menurutnya, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan struktur ekonomi daerah. Sebab, pertumbuhan masih banyak ditopang belanja pemerintah, sementara kontribusi investasi dan sektor swasta belum berkembang secara maksimal.
“Problem di Maluku itu kurangnya investasi, sehingga lapangan kerja menjadi tidak maksimal. Kalaupun ada, lebih banyak bersifat informal. Lapangan kerja formal masih sangat terbatas,” ungkap Vanath.
Ia menilai, keterbatasan investasi berdampak langsung terhadap kemampuan daerah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menarik investor sekaligus memperkuat peran dunia usaha dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Selain investasi, Vanath juga menyoroti persoalan perputaran uang yang belum optimal di Maluku. Menurutnya, sebagian penghasilan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, TNI, dan Polri, belum sepenuhnya dibelanjakan di daerah sehingga aktivitas ekonomi lokal belum memperoleh manfaat maksimal.
Persoalan lainnya adalah tingginya ketergantungan Maluku terhadap pasokan pangan dan material konstruksi dari luar daerah. Produksi padi di kawasan transmigrasi, kata Vanath, baru mencapai kisaran 30 persen, sementara sebagian besar kebutuhan pangan masih didatangkan dari Pulau Jawa.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa aktivitas pembangunan dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Kita menerima barang dan program pembangunan, tetapi uangnya tidak seluruhnya berputar di sini. Persoalan seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama agar aktivitas pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Maluku,” ujarnya.
Di sektor pertanian, Vanath turut mengingatkan dampak fenomena El Niño yang memicu kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut telah memberikan tekanan terhadap lahan pertanian serta tanaman perkebunan masyarakat, terutama komoditas unggulan seperti cengkeh dan pala.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Vanath berharap kehadiran Jusuf Kalla dalam Maluku Business Forum 2026 dapat memberikan perspektif dan masukan strategis berdasarkan pengalaman panjangnya sebagai praktisi ekonomi dan tokoh nasional.
Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan gagasan konkret mengenai strategi menarik investasi, memperkuat sektor swasta, memperluas lapangan kerja formal, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, forum ini menjadi ruang penting untuk membangun pemikiran bersama mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada ICMI Orwil Maluku yang telah menginisiasi Maluku Business Forum 2026 sebagai wadah diskusi, pertukaran gagasan, sekaligus mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Maluku, Wakil Ketua Majelis Pengurus Pusat ICMI, Ketua Dewan Pers Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Bupati Maluku Tenggara, Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji, pimpinan perbankan, serta para narasumber forum bisnis. (MN)
