Ambon – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Hutan Seram Utara dan Selatan (GEMA PENUH SETARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Tugu Dr. J. Leimena, Jl. Ir. M. Putuhena Poka – Kota Ambon, Jumat (11/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan tapal batas kawasan hutan yang dinilai merugikan sejumlah negeri adat di Pulau Seram.
Koordinator Lapangan aksi, Jo Makualaina, menegaskan bahwa gerakan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh Negeri Maraina dan Negeri Manusela terkait persoalan batas wilayah dan kawasan hutan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dialami oleh dua negeri tersebut, tetapi juga dirasakan oleh sejumlah negeri lain di kawasan Pegunungan Seram Utara, seperti Kalowa, Elemata, Hatuwolo, Selumena, Kanike, Roho, hingga Huaulu.
“Masalah ini bukan hanya terjadi di Maraina dan Manusela. Ada banyak negeri lain yang menghadapi persoalan serupa terkait penetapan kawasan dan batas wilayah,” ujar Makualaina saat diwawancarai di sela-sela aksi.
Dalam tuntutannya, massa meminta Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Kehutanan (BPKH) serta Balai Taman Nasional Manusela untuk melakukan peninjauan kembali terhadap tapal batas yang telah ditetapkan. Mereka menilai proses penetapan batas tersebut perlu dikaji ulang agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut.
Makualaina menegaskan, pihaknya menginginkan adanya transparansi dari instansi terkait dalam menjelaskan dasar-dasar penetapan kawasan yang selama ini menjadi sumber konflik di sejumlah negeri penyangga.
“Kami meminta BPKH dan Balai Taman Nasional Manusela untuk terbuka dan menjawab berbagai tuntutan yang telah disampaikan masyarakat. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut tanpa solusi yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa aksi di Ambon bukan menjadi langkah terakhir. GEMA PENUH SETARA telah menyiapkan rangkaian aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pihak terkait.
Mereka bahkan berencana membawa persoalan tersebut ke DPRD Provinsi Maluku agar dilakukan rapat dengar pendapat dan pemanggilan terhadap instansi yang dianggap bertanggung jawab atas polemik tapal batas tersebut.
“Jika tidak ada transparansi dan jawaban yang jelas dari BPKH maupun Balai Taman Nasional Manusela, maka kami akan melanjutkan perjuangan ini melalui aksi-aksi berikutnya dan membawa aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi Maluku,” tandas Makualaina.
Aksi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan batas kawasan hutan di Seram masih menyisakan ketegangan antara masyarakat adat dan pengelola kawasan konservasi. Para mahasiswa berharap pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi yang adil demi mencegah konflik berkepanjangan di wilayah Pegunungan Seram Utara dan Selatan.
