AMBON, GlobalMaluku.id – DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi tekanan fiskal yang tengah dihadapi daerah. Ketergantungan terhadap rencana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dinilai tidak boleh menjadi satu-satunya solusi, mengingat hingga kini belum ada kepastian terkait persetujuan pinjaman tersebut.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pemerintah daerah harus segera menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar roda pemerintahan dan pembangunan tidak terganggu.
Menurutnya, jika proses pinjaman melalui PT SMI terus berlarut-larut tanpa kejelasan, maka Pemprov perlu membuka peluang pendanaan dari lembaga keuangan lain, termasuk Bank Maluku Malut, sebagai langkah antisipasi.
“Jangan sampai seluruh kebijakan fiskal hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan. Pemerintah harus memiliki rencana cadangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegas Benhur.
DPRD menilai kondisi fiskal Maluku saat ini cukup berat. Selain masih menanggung berbagai kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, pemerintah daerah juga harus memenuhi belanja pegawai dan memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Dampak dari keterbatasan fiskal tersebut mulai dirasakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga penghujung Juli 2026, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) baru terealisasi untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari. Kondisi ini menjadi indikator bahwa kemampuan keuangan daerah sedang mengalami tekanan serius.
DPRD meminta Pemprov Maluku lebih terbuka menyampaikan perkembangan proses pinjaman SMI kepada publik, termasuk besaran pinjaman yang berpotensi disetujui, kebutuhan pembiayaan daerah, serta langkah alternatif yang sedang dipersiapkan apabila pinjaman tersebut tidak dapat segera direalisasikan.
Legislatif mengingatkan bahwa keterlambatan mengambil keputusan dapat berdampak luas, tidak hanya terhadap pembayaran hak ASN, tetapi juga terhadap keberlangsungan program pembangunan dan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Maluku.
Karena itu, DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan yang cepat, terukur, dan tidak bergantung sepenuhnya pada satu skema pembiayaan agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan keuangan yang dihadapi saat ini.
