Home / Berita

Jumat, 7 Maret 2025 - 19:52 WIB

10 Kapal Penangkap Ikan Dan 1 Kapal Pengangkut Ikan Dibekukan Izinnya Oleh Ditjen KKP

GlobalMaluku.ID,Ambon-Diduga melakukan pelanggaran alin muat atau transhipment di Laut Arafura, 10 kapal penangkap ikan dan 1 kapal pengangkut ikan dibekukan izinnya oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kesepuluh kapal tersebut kini diamankan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, Sementara, 1 kapal masih dalam pemantauan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada Jumat 28 februari 2025.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif , lewat keretangan pers, Jumat (7/3/25). Menurutnya, Kesepuluh kapal penangkap ikan tersebut tidak memiliki dokumen kemitraan dengan kapal pengangkut dengan inisial KM. MS 7A. Saat dilakukan pemeriksaan, sudah tidak ada ikan di kesepuluh kapal ini dan diduga sudah dipindahkan semua.

Baca Juga  Hadiri Penutupan Turnamen Volly ASSC,Hal Ini Yang Disampaikan Walikota Ambon

Dikatakan Transhipment merupakan pelanggaran berat, sehingga pembekuan izin kapal ini dilakukan sebagai sanksi awal berupa tindakan administratif terhadap kapal perikanan yang melanggar ketentuan atas rekomendasi dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Baca Juga  Hadiri DP.M -PTSP Se-Provinsi Maluku, Ini Yang Disampaikan Wakil Gubernur Maluku

“Kapal-kapal tersebut diduga terindikasi melanggar pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,’ jelas Latif.

Share :

Baca Juga

Berita

Bimas Kristen Malteng: Klaim Bergabung dengan Sinode dan PGI Harus Melalui Prosedur Resmi

Berita

Diduga Gunakan Identitas PGI Tanpa Dasar Organisasi yang Jelas, Jemaat Victorius Breaktrough Suli Diminta Diperiksa

Berita

Wali Kota Ambon Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah, SP2D Online Jadi Langkah Menuju Smart City

Berita

DPRD Maluku Terima LHP BPK 2025, Benhur Watubun Tekankan Tata Kelola Keuangan Harus Transparan

Berita

DPRD Maluku Mulai Masa Sidang III, APBD hingga Temuan BPK Jadi Sorotan Utama

Berita

DPRD Maluku Kawal Pembangunan Sekolah Rakyat di Malteng, Pastikan Program Pendidikan Nasional Tepat Sasaran

Berita

Rektor Unpatti Tegaskan Blok Masela Harus Sejahterakan Masyarakat Maluku, Bukan Sekadar Proyek Energi

Berita

Mahasiswa Seram Utara-Selatan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Tapal Batas Hutan, Ancam Gelar Aksi Lanjutan