AMBON-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar dialog publik bertajuk “Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku?” Sabtu, (17/5/2025) di Ambon dipacifik Hotel.
Kegiatan ini merupakan respons kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah.
Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur George Watubun, dalam sambutannya menyampaikan, partai politik tidak hanya menjadi mesin kekuasaan, tetapi juga wadah untuk menggagas pemikiran dan solusi atas persoalan rakyat.
“Tugas partai hari ini bukan hanya berpolemik, tapi mengkonsolidasi gagasan untuk menghadirkan kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat,” kata Benhur.
Efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat(Pempus)tidak sekadar menyasar kegiatan administratif seperti perjalanan dinas atau rapat di hotel, tetapi telah menyentuh sektor strategis seperti infrastruktur.
“Efisiensi ini bukan hanya soal hemat, tapi sesungguhnya pemotongan besar-besaran. Ini berdampak langsung pada ekonomi daerah, termasuk pelaku usaha kecil, seperti UMKM yang bergantung pada aktivitas pemerintah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Maluku, yang masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, terdampak serius.
Sementara, di Papua dimekarkan jadi 38 provinsi, kita naik jadi peringkat 8 kemiskinan nasional. Tapi kalau Papua belum mekar, kita nomor 4,” kata dia mengutip data Badan Pusat Statistik tahun 2024.
Menurut Benhur, dialog ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat, melainkan catatan kritis yang mesti dipertimbangkan. Ia menyoroti ketimpangan kebijakan efisiensi yang tidak menyentuh aspek-aspek sentral kekuasaan.
“Bagaimana kita bicara efisiensi kalau kabinet masih gemuk? Anggaran kementerian besar, tapi kita di daerah diminta mengencangkan ikat pinggang. Apakah efisiensi ini untuk mengurangi kemiskinan, atau justru menggemukkan pihak tertentu?” kritiknya.
Ia juga mempertanyakan tumpang tindih berbagai instruksi presiden seperti Inpres Nomor 8 tentang Koperasi Merah Putih dan Inpres Nomor 9 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem, sementara realisasi dana desa saja masih bermasalah di banyak kabupaten/kota.
Benhur berharap, diskusi ini menghasilkan rumusan yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi seluruh elemen, termasuk akademisi, tokoh agama, mahasiswa, LSM, dan pelaku usaha.
Kita tidak boleh hanya larut dalam wacana. PDI Perjuangan harus jadi lokomotif kebijakan. Gagasan yang lahir hari ini harus kita ubah menjadi kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku,” tegas Benhur.
Benhur pun menyerukan semangat persatuan dan perjuangan, mengaitkan diskusi ini dengan semangat Hari Pahlawan Nasional Pattimura. Semoga lahir Pattimura-Pattimura baru dengan pikiran konstruktif membangun bangsa.
Diketahui,Dalam dialog publik dihadiri 5 Narasumber, masing-masing, Kepala Bappeda Maluku, Anton A. Lailosa, Dosen UKIM, Simon P. Soegijono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku, Mohammad Latif, mantan Rektor IAIN Ambon, Hasbullah Toisuta, dan anggota DPR RI perwakilan Maluku, Mercy CH. Barends. Moderator, Samson Tahapary dan Jafri Taihutu.
