AMBON, GLOBALMALUKU.ID|Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai mengambil langkah hukum terhadap dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat ASN yang diduga tidak sah atau dikenal sebagai kasus SK bodong.
Langkah tersebut dilakukan melalui laporan resmi ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Hukum, atas arahan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendri Toisutta, kepada media ini, Rabu (11/11/2026), menjelaskan bahwa laporan tersebut telah disampaikan dan saat ini sedang mengikuti mekanisme penanganan internal di kepolisian sebelum diteruskan kepada satuan kerja yang berwenang.
“Atas arahan Pemerintah Kota Ambon, melalui Bagian Hukum, kami sudah melakukan laporan ke Polresta. Kemarin kita mengikuti mekanisme pengaturan internal di kepolisian,” ungkap Hendri.
Ia menjelaskan, setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan proses administrasi dan disposisi kepada bagian terkait. Selanjutnya, penanganan perkara akan diarahkan ke Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Nanti laporan itu masuk ke Polresta, kemudian didisposisikan ke bagian tertentu dan akan langsung ke Reskrim. Setelah berada di Reskrim, proses selanjutnya akan berjalan,” jelasnya.
Hendri menyebutkan, dalam laporan tersebut terdapat dugaan tindak pidana yang dipersangkakan dengan merujuk pada Pasal 391 KUHP. Namun, penentuan penerapan pasal dan pembuktian unsur pidananya tetap menjadi kewenangan penyidik kepolisian.
Langkah hukum Pemkot Ambon ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan dugaan SK bodong yang sebelumnya menjadi perhatian publik, menyusul temuan Inspektorat Kota Ambon terkait 45 surat keputusan kenaikan pangkat ASN yang bermasalah.
Pelaporan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang proses penerbitan dokumen yang diduga tidak sah, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat, mekanisme yang digunakan, serta kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam proses tersebut.
Publik kini menantikan keseriusan penyidik Polresta dalam menelusuri perkara ini secara menyeluruh. Tidak hanya mengungkap siapa yang diduga membuat atau mengedarkan dokumen bermasalah, tetapi juga memastikan apakah terdapat pihak lain yang turut berperan dalam proses pengusulan hingga penggunaan SK tersebut.
Di sisi lain, penanganan kasus ini perlu memberikan kejelasan mengenai kedudukan 45 ASN yang namanya dikaitkan dengan SK bermasalah, apakah mereka merupakan korban dari praktik penipuan administrasi atau terdapat keterlibatan dalam proses yang tidak sesuai prosedur.
Dengan adanya laporan resmi tersebut, Pemkot Ambon membuka ruang bagi proses penegakan hukum untuk berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kepastian terhadap persoalan administrasi kepegawaian yang telah menimbulkan perhatian masyarakat.
