Home / Berita

Senin, 16 November 2026 - 23:19 WIB

Vanath Desak Kebijakan UHC Nasional Berpihak pada Maluku: Jangan Samakan Daerah Kepulauan dengan Jawa!

JAKARTA, GlobalMaluku.id – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, melontarkan kritik terhadap pendekatan kebijakan pelayanan kesehatan nasional yang cenderung diseragamkan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis daerah. Ia meminta pemerintah pusat merancang kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Penegasan tersebut disampaikan Vanath dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang digelar Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Di hadapan peserta forum, Vanath menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di Maluku tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebab, tantangan geografis, keterbatasan transportasi, infrastruktur jalan, hingga akses antarpulau menjadi persoalan mendasar yang harus diperhitungkan dalam kebijakan nasional.

Menurutnya, daerah kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda dengan wilayah kontinental. Kebijakan yang berhasil diterapkan di Pulau Jawa belum tentu relevan ketika diterapkan di Maluku.

“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya. Ada transportasi, ada jalan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” tegas Vanath.

Ia mengingatkan, keberhasilan program UHC tidak cukup hanya dilihat dari angka kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lebih dari itu, masyarakat harus benar-benar bisa menjangkau fasilitas kesehatan ketika membutuhkan pertolongan medis.

Vanath mengakui kehadiran BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membantu pembiayaan pengobatan yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Ia bahkan mengaku kerap mengingatkan masyarakat agar memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ungkapnya.

Baca Juga  WIDYA MI SILATURAHMI DENGAN MAJELIS TAKLIM SE-KEC. SERAM TIMUR

Namun, menurut Vanath, persoalan pelayanan kesehatan tidak berhenti pada jaminan pembiayaan pasien. Pemerintah daerah juga harus menghadapi tantangan pembiayaan operasional fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan berbagai kebutuhan pelayanan medis.

Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran daerah turut berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan di Maluku. Bahkan, sekitar dua bulan sebelumnya, dirinya menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD mengenai kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan.

Vanath mengaku mengambil tanggung jawab untuk menghadapi persoalan pemberitaan publik terkait kondisi tersebut, agar jajaran teknis dapat lebih fokus membenahi pelayanan kepada masyarakat.

Baginya, yang paling penting adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan membiarkan persoalan administratif dan tekanan pemberitaan menghambat kerja tenaga kesehatan.

Transportasi Medis Harus Sesuai Karakteristik Kepulauan

Selain pembiayaan, persoalan transportasi medis menjadi perhatian serius Vanath. Ia menilai pemerintah pusat perlu mengevaluasi pola bantuan sarana transportasi laut, khususnya speedboat dan kapal rujukan medis yang disalurkan ke daerah kepulauan.

Menurutnya, pengadaan transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada spesifikasi teknologi, tetapi harus mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan, termasuk ketersediaan bahan bakar, karakteristik perairan, dan keberadaan pelabuhan.

Vanath mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah. Sejumlah bantuan kapal dengan mesin berteknologi tinggi ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan bahan bakar di wilayah tujuan.

Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah mempelajari model transportasi laut yang digunakan negara lain dengan karakteristik wilayah kepulauan, seperti Thailand.

Ia mencontohkan kapal berukuran lebih besar dengan sistem penggerak menyerupai mesin kendaraan darat serta desain yang memungkinkan kapal menjangkau wilayah yang tidak memiliki fasilitas pelabuhan memadai.

Baca Juga  Saiful Chaniago: LK III HMI Harus Lahirkan Pemimpin Visioner untuk Kemajuan Maluku

“Kalau di bidang kesehatan, bahkan di bidang perhubungan atau bidang-bidang lain yang memerlukan transportasi di wilayah kepulauan, saya cenderung kita mengadopsi seperti di Thailand,” ujarnya.

Menurutnya, inovasi transportasi tersebut dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses rujukan pasien dari pulau-pulau terpencil menuju fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Jangan Bangun Program yang Tidak Bisa Digunakan Daerah

Vanath juga memberikan penekanan terhadap pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan program nasional. Ia meminta agar kementerian terkait tidak hanya merancang program berdasarkan kebutuhan wilayah perkotaan dan kontinental, kemudian menerapkannya secara seragam ke seluruh Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa program yang tidak sesuai dengan kondisi geografis berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara karena fasilitas yang dibangun atau diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan harus dibangun berdasarkan keadilan akses, bukan sekadar kesamaan standar kebijakan.

Bagi Maluku, yang wilayahnya didominasi laut dan terdiri atas pulau-pulau dengan tingkat aksesibilitas berbeda, ketersediaan transportasi medis, infrastruktur pendukung, tenaga kesehatan, dan pembiayaan operasional merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Melalui forum nasional tersebut, Vanath berharap pemerintah pusat dan WHO dapat menjadikan pengalaman serta kebutuhan daerah kepulauan sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat kebijakan UHC Indonesia.

Sebab, keberhasilan Universal Health Coverage sejatinya bukan hanya tentang berapa banyak masyarakat yang memiliki kartu jaminan kesehatan, melainkan sejauh mana setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil Maluku, memperoleh hak pelayanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan tepat waktu. (MN)

Share :

Baca Juga

Berita

APBD AMBON 2027 DIUSULKAN RP1,14 TRILIUN, BODEWIN TEKANKAN ANGGARAN HARUS BERDAMPAK BAGI RAKYAT

Berita

PERKUAT GERAKAN PKK MALUKU, MAYA BABY LEWERISSA KONSULTASI PROGRAM STRATEGIS DENGAN TP PKK PUSAT

Berita

RISIKO BENCANA MALUKU MENINGKAT, LEWERISSA GANDENG AUSTRALIA PERKUAT KERJA SAMA KEMANUSIAAN

Berita

STUNTING JADI PRIORITAS 2027, BODEWIN SIAPKAN INSENTIF BAGI DESA DAN NEGERI BERPRESTASI

Berita

BODEWIN DORONG INSENTIF BAGI KADER PENANGANAN STUNTING, APBD AMBON 2027 DIMINTA BERIKAN PENGHARGAAN

Berita

WISUDA LANSIA BKL DUSUN SERI 2026, BODEWIN WATTIMENA: PEMERINTAH HARUS HADIR SEPANJANG HAYAT

Berita

Soroti Buruknya Pelayanan RSUD Masohi, Sopaheluwakan Desak Bupati Malteng Segera Bertindak

Berita

DPRD Maluku Tolak Paparan Sepihak PT BTR, Dugaan Pencemaran Laut Wetar Menunggu Hasil Uji KLH