AMBON, GLOBALMALUKU.ID | Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar tidak terjebak dalam pola pembangunan yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus menjamin pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil.
Peringatan tersebut disampaikan Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 di Ambon, Rabu (18/11/2026).
Menurut Watubun, pemerataan pembangunan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendasar bagi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan tantangan konektivitas dan akses pelayanan dasar yang belum sepenuhnya merata.
Ia meminta agar penyusunan APBD 2027 benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh 11 kabupaten/kota, terutama masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan daerah terpencil.
“Kami mengingatkan Pemprov agar dalam penyusunan APBD 2027 memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata di 11 kabupaten/kota, terutama pada wilayah kepulauan serta pulau-pulau terluar dan terpencil,” tegas Watubun.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran tahun mendatang. Sebab, ketimpangan akses pembangunan masih menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
Watubun menilai, keterbatasan konektivitas antarpulau serta belum meratanya akses terhadap layanan dasar menuntut pemerintah untuk lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan.
Karena itu, alokasi anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya proyek atau konsentrasi pembangunan di pusat-pusat perkotaan. Kebutuhan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau justru harus memperoleh perhatian serius.
“Sehingga sangat dibutuhkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Watubun menjelaskan bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, menentukan prioritas, serta membahas alokasi anggaran tahun berikutnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS 2027, DPRD akan mencermati proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejumlah sektor strategis yang perlu mendapatkan perhatian meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, penguatan ekonomi kerakyatan, sektor perikanan dan kelautan, pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga menekankan pentingnya penguatan program pembangunan lintas kabupaten/kota agar masyarakat di wilayah kepulauan tidak terus berada dalam keterbatasan akses terhadap fasilitas dan pelayanan pemerintah.
“Upaya penguatan program pembangunan antarkabupaten dan kota harus menjadi perhatian penting, sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar maupun daerah-daerah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dirangkaikan dengan penyerahan Piagam Gelar Pahlawan Nasional almarhum Abdoel Moethalib Sangadji (A.M. Sangadji) dari pihak ahli waris kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Pesan DPRD melalui Ketua Benhur Watubun ini menjadi pengingat bahwa APBD 2027 harus mampu menjawab persoalan ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan.
Sebab, keberhasilan pembangunan Maluku tidak semestinya hanya terlihat dari perubahan wajah Kota Ambon atau pusat pemerintahan kabupaten. Ukuran keberhasilannya juga harus dirasakan masyarakat di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan publik.
Kini, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum bagi pemerintah dan DPRD untuk memastikan bahwa prinsip keadilan anggaran benar-benar diwujudkan. Jangan sampai masyarakat di pulau terluar hanya menjadi bagian dari angka statistik pembangunan, tetapi tidak merasakan manfaat nyata dari APBD. (Jos)



































