GlobalMaluku.ID,Piru- Warga Piru, Mozes Rutumalessy minta Denpom periksa Pj Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Andi Candra As’addudin. Kalau tidak maka warga SBB akan turun jalan.
Pasalnya, sejak ditunjuk oleh Mendagri untuk menjadi Penjabat Bupati di kabupaten SBB Chandra diduga sering membuat masalah. Berbagai masalah itu timbulnya seperti gratifikasi dan dugaan perjalanan dinas fikitif.
“Dia selalu menunjukan sikap tegas terhadap siapa saja yang sedang mengkritik kinerjanya yang dianggap buruk,” ujarnya.
Selain itu, kata Moses, Pj Bupati SBB itu selalu meminta ‘Jatah’ dari para kepala dinas, agar semua proyek yang dikelola oleh masing-masing dinas harus ada ‘jatah’ buat dirinya selaku kepala daerah.
“Seperti yang terjadi di dinas pendidikan Kabupaten SBB. Pj Bupati SBB terima uang Rp350 juta dari mantan Kadis pendidikan. Itu uang Fee proyek di dinas pendidikan,” terangnya.
“Ini gratifikasi yang dilakukan oleh mantan kadis dan Pj Bupati kabupaten SBB. Padahal Pj Bupati di beberapa media selalu mengeluarkan statement bahwa, ‘Kalau piring yang kotor harus dibersihkan.’ Ternyata ucapan itu cuma dongeng saja. Karena masih saja terima uang gratifikasi dari bawahannya, kuat dugaan uang tersebut itu adalah ketentuan yang telah diatur oleh Andi Candra sendiri,” bebernya.
Ditambahkannya, bukan cuma soal gratifikasi saja, tetapi Andi Candra juga diduga terlibat dengan kasus perjalanan dinas fiktif, dan diduga terlibat juga dengan kasus rehabilitasi gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten SBB di Piru.
“Ada indikasi kerjasama dengan pihak perencanaan untuk melakukan pembengkakan anggaran pada proyek tersebut,” ungkapnya.
Untuk itu,menurutnya Pj Bupati SBB harus dicopot dan diadili. Pihak yang bisa memeriksa Jenderal TNI aktif seperti Andi Candra As’adudin, hanyalah Polisi Militer (POM). Karena lewat POM lah Andi Candra As’adudin bisa dilumpuhkan pergerakannya, karena perbuatan Andi Candra justru merupakan perbuatan yang memalukan.
“Untuk itu yang bisa memeriksa seorang jendral TNI yang masih aktif seperti Andi chandra as’adudin, Hanya lembaga yang bisa periksa kesalahan bagi TNI aktif, seperti POM, jika POM juga tidak bertindak cepat maka warga SBB akan melakukan aksi demonstrasi, dan pemblokiran jalan agar suara mereka bisa didengar oleh pemerintah pusat dan lembaga hukum di negara ini,”tandas Rutumalessy.
