GlobalMaluku.ID,AMBON- PC di tetapkan sebagai tersangka kasus Kapal Pemda Seram Bagian Barat(SBB) akhirnya di tahan pada Rutan Polda Maluku.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB di periksa sebagai tersangka di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus(Diretkrimsus) Polda Maluku di Ambon,Kamis(8/6/2023).
Mantan kadis tersebut di tahan usai pemeriksaan selama 9 jam .Dirinya di cecar puluhan pertanyaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB 2020.
PC sebagai kuasa pengguna anggaran waktu itu.PC bersama 7 tersangka lainnya yaitu H(PPK),ARVM (Direktur) SP(Penyedia PT.KAM),F(Konsultan Pengawas)CS,MM,SMB(Pokja).
Diretkrimsus Polda Maluku Kombes Pol Harold Wilson Huwae mengatakan ,PC di periksa hari ini ,terkait kasus kapal Pemda SBB,ujarnya pada sejumlah wartawan.
Sebagai tersangka PC mendatangi ruang penyidik sekitar pukul 10.WIT.Ada sekitar dua pulahan pertanyaan yang di tanyakan seperti hari kemarin sebelum di tetapkan sebagai tersangka,ungkap kuasa hukum dari tersangka.
Usai jalani pemeriksaan tersangka langsung di tahan ,dan di gelendang oleh penyidik ke rumah tahanan Polda Maluku.Tersangka mengunakan rompi tahanan dan di bawah keluar dari kantor Diretkrimsus Polda Maluku sekitar pukul 19.55.WIT.”Dan tersangka di bawa menggunakan mobil Suzuki merah dengan nomor pelat polisi DE 1880 AF.
PC sebelum di tahan dia akan menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Bhayangkara Ambon.
Rencananya penyidik akan memeriksa ke 5 tersangka lainnya .Selain PC,penyidik akan memeriksa H(PPK)yang saat inienjabat sebagai sekertaris dinas PUPR Kabupaten SBB dan tiga lainnya CS,MM, SMB.
Empat tersangka tersebut tidak memenuhi panggilan ,dan kuasa hukum dari empat tersangka sempat datang dan meminta penundaan pada hari Senin(12/6/2023).
“Delapan orang tersangka tersebut ,PC,H,ARVM,SP,F, CS,MM,SMB,mereka di jerat dengan pasal 2 ayat(1)dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 ttg perubahan RI No 31 Tahun 1999,tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat(1) KUHP.
