GlobalMaluku.ID,Piru-Di sebut Pj Bupati parlente tukang tipu, merupakan sebuah penghinaan terhadap pemimpin di suatu daerah, tetapi ucapan itu, tidak bisa di sebutkan bila tidak ada masalah.
Seperti yang sedang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) Provinsi Maluku baru-baru ini, dimana beredar sebuah video yang ber durasi 0,3 07 detik sontak menjadi pembicaraan para warga di kabupaten SBB.
Dalam rekaman tersebut, kelompok masyarakat SBB yang terdiri dari ibu- ibu mengejar dan mengusir Pj Bupati SBB Jendral TNI Andi Chandra as’adudin, hingga membuat Andi Chandra dan seluru rombongannya melarikan diri.
Bukan cuma itu saja, Pj Bupati SBB Jendral TNI Andi Chandra, merupakan Pj terunik di provinsi Maluku, pasalnya Pj Bupati ini, kerap kali mendapat masalah di kabupaten SBB, dari sekian banyak masalah yang di alami oleh Andi Chandra, yang paling banyak masalah adalah masalah yang menyangkut dengan hak para pegawai, baik PNS honorer, Cleaning service, maupun pekerja lepas.
Jendral TNI Andi Chandra as’adudin, Pj Bupati SBB yang selalu di kejar dan di ancam selama masa tugasnya, ia di kejar oleh warga masarakat, para pegawai honorer, Cleaning service sampai dengan pekerja lepas.
Dan proses pengejaran juga berbeda- beda, ada yang melemparinya dengan batu, memalang kantor, sampai dengan mengepung kantor Bupati dengan puluhan ribu jenis sampah, mengunakan 4 truk besar.
“Ada keanehan di balik semua ini, misalnya, terkait dengan proses pembayaran gaji para honorer, Pj Bupati menahan gaji mereka berbulan-bulan lamanya, hingga membuat para pegawai honorer itu ribut, dan setelah ribut, Pj Bupati langsung membayar gaji mereka.
Di susul lagi dengan tenaga nakes, mereka melakukan hal yang sama juga, dan proses penyelesaian nya juga sama, demo baru di bayar.
Berbeda dengan Cleaning service dan pekerja kebersihan di dalam kota kabupaten, Cleaning service juga Pj Bupati menahan proses pembayaran upah mereka, hingga para Cleaning service di RSUD Piru, menutup pintu masuk Rumah sakit umum Daerah itu dengan sampah medis, dan sampah pasien, barulah Pj Bupati langsung membayar gaji mereka.
Dan yang paling memalukan ialah, petugas kebersihan, mereka cuma berjumlah 15 orang, itu pun mereka di tunda pembayaran gaji, oleh Pj Bupati, sampai ke 15 petugas ini bereaksi dengan mengepung kantor Bupati SBB menggunakan sampah, barulah Pj Bupati memerintahkan untuk segerah membayar gaji mereka, tetapi Bupati menyebut mereka adalah petugas lepas, bukan pegawai honor daerah.
Yang paling menarik di sini ialah, bila ada ribut, langsung di bayar.
Apakah ada brangkas yang lain di lingkup Pemerintah kabupaten SBB, dan brangkas itu di pakai oleh Pj Bupati secara diam-diam untuk menyimpang dana itu? Yang membuat publik bingung ialah, saat ribut langsung di bayar.
Apakah anggaran itu telah di cairkan lebih awal secara diam -diam oleh Pj Bupati? Karena tidak mungkin Pj Bupati meminjam uang dari pihak lain untuk membayar hak -hak mereka yang berjumlah ratusan orang itu, karena nilainya bisa mencapai miliyaran rupiah.
Mana ada pihak lain mau membantu untuk meminjamkan uang sebanyak itu kepada Pj Bupati, dapat kami duga mungkin saja dana itu telah di cairkan lebih awal, dan itu di lakukan secara diam -diam, namun ada pihak yang telah membocorkan, di karenakan mereka cinta terhadap daerah ini.
Lantas, bagaimana dengan gaji mereka para P3K, tunjangan guru non sertifikasi, dan utang pihak ketiga, (kontraktor,) tahun 2021 apakah mereka juga harus ribut?
Setelah kita telusuri, ternyata di depan publik, Pj Bupati menyalahkan para OPD, begitu di kroscek lebih ditel, mereka para OPD berkata, semua ini, di karenakan Pj Bupati-lah yang tidak mau untuk membayar hak pegawai dalam bentuk apa pun, termasuk gaji honorer, tunjangan non sertifikasi 900 guru, gaji P3K, dan juga utang pihak ke 3.
Pj Bupati mengancam mereka para OPD, bila ada yang membayar tanpa se izin atau sepengetahuan beliau, berarti akan ada resiko yang harus di terima.
Itulah hasil konfirmasi oleh media dengan oknum OPD yang tak mau namanya di publikasikan, untuk membuktikan kebenaran itu, ternyata benar, terdapat banyak SPM yang telah di buat namun SP2Dnya tidak bisa keluar, karena belum ada perintah dari Pj Bupati Jendral TNI Andi Chandra as’adudin.
