AMBO – Gubernur Maluku bersama Forum Koordinasi Pimpinan Plus ( Forkopimda) menggelar acara Coffee Morning perdana bertempat di Lobby Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/04/2025).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respon kehadiran dari para Forkopimda Plus dalam menghadiri undangan dari PemerintahDaerah tersebut.
Dalam pertemuan perdana dengan para Forkopimda, Lewerissa mengatakan ini merupakan acara yang sangat penting, karena sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah sudah seharusnya melakukan koordinasi terhadap tugas -tugas Pemerintah di Provinsi Maluku.
“ Selama 62 hari setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara tanggal 20 Februari 2025 lalu, kami merasa tugas koordinasi dengan para Forkopimda menjadi sangat penting, terutama dalam momentum dan situasi yang terjadi saat ini.
Menurut Lewerissa, tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan di Provinsi Maluku, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat didaerah, kami ( Gubernur dan wakil Gubernur red) tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari Forkopimda dalam menunjang tugas- tugas pemerintahan.
Selain itu, kegiatan coffee morning ini juga merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka mempererat tali silaturahmi dalam menunjang tugas-tugas pemerintahan.
Untuk diketahui, dalam kegiatan Coffee morning ini ada 3 hal yang kami sampaikan yaitu Peluang, Tantangan dan Harapan yang kami hadapi sebagai kepala Daerah dan membutuhkan Kerjasama seluruh Stake Holder.
“ Kami merasa tugas koordinasi dengan para Forkopimda menjadi sangat penting terutama dalam momentum dan situasi saat ini”, kata Lewerissa.
Saat ini, lanjut Lewerissa, situasi dan kondisi stabilitas ekonomi politik global yang tidak baik-baik saja, dan perkembangan dinamika yang terjadi pada komunitas global akibat dari pengaruh kebijakan perang dagang antara Amerika Serikat dan Thiongkok yang berimplikasi pada hampir semua negara termasuk Indonesia dan terlebih khusus di Maluku.
Terkait kebijakan efisiensi Anggaran oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Maluku sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dan Upaya penyesuaian untuk kepentingan Pembangunan dan pelayanan Masyarakat.
“Jadi untuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, saya dan wakil Gubernur Maluku tidak tinggal diam, tetapi kami juga telah membuat Langkah dan Upaya penyesuaian bertujuan untuk kegiatan Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat dan kami minta Masyarakat dapat memahami situasi dan kondisi tersebut”, tutur Lewerissa.
Dijelaskan lagi, untuk masalah stabilitas keamanan yang terjadi akhir-akhir ini, Pemerintah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Masyarakat yang atas kesadaran bersama dalam menyelesaikan perpecahan dan perselisihan di negeri ini.
“Saya juga membutuhkan dukungan dari Bapak Kapolda, Bapak Pangdam XV/Pattimura dan Bapak Keajati serta berbagai pihak lain dalam penegakkan hukum, supaya Masyarakat bisa merasakan sungguh -sungguh kehadirian Negara, Kehadiran Pemerintah dalam situasi-situasi yang mereka hadapi” tutur Lewerissas.
Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga stabilitas dan kemanan di Maluku, karena lewat kondisi yang aman dan stabil, para investor bisa berinvestasi di Maluku supaya roda perekonomian di maluku berjalan dengan baik demi kesejateraan Masyarakat.
“Oleh karena itu, kami memohon kepada seluruh msyarakat di Maluku, mari kita lakukan yang terbaik par Maluku pung Bae dengan cara kita menjaga lingkungan keluarga dan Masyarakat. Kalau toh ada masalah perdata maupun pidana mari kita tempuh jalur hukum, saya pastikan negara hadir, saya pastikan Lembaga-lembaga ini akan bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh Masyarakat”, Tutup Lewerissa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Ketua DPRD Maluku yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon diwakili oleh Hakim Tinggi, Kabinda Maluku, Perwakilan dari Dantamal IX Ambon,Kepala BNN, Rektor Unpatti, Danlanud, Sekda Maluku, Staf Ahli Gubernur, dan Pimpinan OPD terkait.
