AMBON, GlobalMaluku.id – Perjuangan untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih adil bagi daerah kepulauan dinilai membutuhkan kekuatan kolektif, bukan hanya dari pemerintah daerah dan parlemen, tetapi juga dari dunia akademik.
Gagasan pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia (KPTKI) yang diinisiasi Universitas Pattimura (Unpatti) mendapat perhatian dan penilaian positif dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Kehadiran konsorsium tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat perjuangan daerah kepulauan, terutama dalam mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Pembentukan konsorsium ini dinilai bukan sekadar mempertemukan institusi pendidikan tinggi, tetapi menjadi ruang konsolidasi kekuatan akademik untuk menyuarakan persoalan struktural yang selama ini dihadapi daerah kepulauan, mulai dari ketimpangan pembangunan, mahalnya biaya transportasi dan logistik, keterbatasan konektivitas hingga belum optimalnya pengakuan terhadap karakteristik wilayah laut dalam kebijakan fiskal nasional.
Inisiatif Unpatti tersebut mendapat momentum melalui deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia yang berlangsung di Ambon pada 20 November 2026, dengan melibatkan pimpinan perguruan tinggi dari berbagai provinsi kepulauan.
Konsorsium diharapkan menjadi wadah pemikiran strategis, kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi serta perjuangan kolektif untuk mendorong kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada masyarakat di wilayah kepulauan.
Persoalan RUU Daerah Kepulauan sendiri bukan isu baru bagi Maluku. Selama bertahun-tahun, daerah dengan karakteristik geografis yang didominasi wilayah laut menghadapi tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah kontinental. Jarak antarpulau, tingginya biaya distribusi barang, keterbatasan infrastruktur serta akses pelayanan publik menjadi persoalan yang membutuhkan pendekatan kebijakan khusus.
Karena itu, dukungan perguruan tinggi melalui konsorsium dinilai dapat memperkuat argumentasi ilmiah, kajian kebijakan dan rekomendasi strategis dalam memperjuangkan regulasi yang mampu memberikan pengakuan lebih proporsional terhadap karakteristik daerah kepulauan.
RUU Daerah Kepulauan diharapkan mampu membuka ruang kebijakan yang lebih adil, terutama dalam aspek pengalokasian anggaran, pembangunan infrastruktur, konektivitas, pengelolaan sumber daya maritim serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.
Pembentukan KPTKI juga menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam agenda pembangunan nasional. Kampus tidak lagi hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kebijakan berbasis kajian ilmiah yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan bergabungnya perguruan tinggi dari berbagai wilayah kepulauan, konsorsium ini diharapkan mampu membangun daya tawar akademik yang lebih kuat di tingkat nasional, sekaligus mengawal agenda perjuangan RUU Daerah Kepulauan agar tidak berhenti pada wacana dan deklarasi.
Bagi Maluku, perjuangan RUU Daerah Kepulauan merupakan bagian dari upaya mendorong keadilan pembangunan. Sebab, pembangunan wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang memperhitungkan laut sebagai penghubung, sumber ekonomi dan ruang hidup masyarakat, bukan semata-mata menjadikan luas daratan dan jumlah penduduk sebagai indikator utama pembangunan.
Kini, setelah konsorsium terbentuk, tantangan berikutnya adalah memastikan kolaborasi tersebut menghasilkan kajian, rekomendasi, agenda advokasi dan kerja akademik yang berkelanjutan, sehingga perjuangan RUU Daerah Kepulauan memperoleh dukungan yang semakin kuat dan terukur.
(MN)



































